Hardiknas, Jokowi Ingin Tingkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampikan 2 hal yang harus ditingkatkan. Yakni kemudahan akses pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan.

"Menurut saya, ada 2 hal penting yang harus kita perkuat. Pertama, agar masyarakat dapat layanan pendidikan," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Jokowi mengatakan, poin pertama itu harus diawasi serius di lapangan. Misalnya, memastikan tidak ada anak usia sekolah di DKI yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Atau adanya siswa yang dikeluarkan dari sekolah dengan alasan apapun.

Hal itu, menurut Jokowi, harus dideteksi dan didata lebih lengkap. Sehingga Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. "Harus disisir. Sehingga akses terhadap layanan pendidikan itu betul-betul diberikan oleh pemerintah dan negara."

Yang kedua, kata Jokowi, Pemprov DKI harus meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari segi kurikulum hingga kompetensi pengajar atau guru di sekolah. Misalnya, dengan membenahi metode belajar mengajar di sekolah. Atau memperbaiki kualitas pengajar dengan memberikan pelatihan dan lainnya secara intens.

"Itu penting sekali. Sehingga yang namanya kualitas guru itu wajib hukumnya. Apa PNS, guru tetap, guru honorer," jelas mantan walikota Surakarta itu.

KJP Bukan Jaminan Kualitas

Jokowi menambahkan, pihaknya memang telah menerbitkan ribuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memberi kesempatan siswa yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan. Namun, adanya KJP bukan berarti menyelesaikan semua masalah pendidikan atau pun meningkatkan mutunya.

Menurut Jokowi, KJP hanya membantu dalam skala kecil. Sehingga yang paling penting adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan melaksanakan berbagai program. "Jangan dipikir pendidikan gratis bisa menyelesaikan masalah."

"Tapi yang konkret yang harus diperhatikan dan didengarkan yang dibutuhkan di masyarakat itu apa? 2 Hal tadi, akses terhadap pelayanan pendidikan dan yang kedua adalah kualitasnya memang harus terus ditingkatkan dan diperbaiki," tandas Jokowi.

Di tengah berjalannya program KJP di DKI, muncul masalah baru. Indonesia Corruption Wacth (ICW) menemukan sejumlah kejanggalan atau indikasi penyelewangan. Terdapat 19,4% dari Rp 804 miliar dana bantuan KJP yang tidak tepat sasaran.

Salah satunya ada dugaan oknum melakukan aksi pungli Rp 50 ribu kepada orangtua murid penerima program itu. Kemudian, tindakan orangtua siswa yang memanipulasi kwitansi pembelian perlengkapan sekolah dengan dana KJP.

Menurut ICW, database siswa penerima KJP yang juga kurang valid. Terlebih dengan penggunaan sistem kuota, sehingga jumlah siswa tak mampu di suatu sekolah disamaratakan. Akibatnya, siswa mampu juga ikut menerima bantuan KJP kemudian menjadi tak tepat sasaran.

"Jadi kami minta KPK lihat apakah data KJP ada upaya sistematis dari pihak tertentu," ujar ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri usai bertemu Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Kamis 10 April lalu. (Sss)