Pakar: Kampung Deret Jokowi Bisa Diaplikasikan Secara Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat apresiasi atas kepedulian dan keberanian memihak kepada program kerakyatan di DKI Jakarta. Salah satunya adalah program Kampung Deret. Program yang awalnya memicu rasa skeptis, belakangan malah mengundang decak kagum.

Menurut ahli tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna yang terlibat dalam program Kampung Deret mengatakan keberhasilan program ini tak lepas dari kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sejak awal, lanjut Yayat, Jokowi menekankan beberapa prinsip dalam melaksanakan program Kampung Deret, yaitu untuk rakyat, berapa pun biayanya akan berikan. Selain itu, penerima bantuan harus mengikuti kriteria yang ditetapkan dan harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

"Gambarannya begini. Program ini kan sifatnya bantuan dan gratis. Apakah ada pemimpin di kota lain yang duit APBD banyak mau berbuat begini? Di Jakarta, duitnya banyak nih. Kalau duit banyak, saya yakin, lebih banyak yang dibantu," kata Yayat di Jakarta, Sabtu 24 Mei 2014.

Dari situ Yayat merefleksikan bahwa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Program Kampung Deret ialah prinsip seorang pemimpin yang tak mau jadi kaya sendiri.

"Mau jadi pemimpin ingin apa? Pengen kaya dan kekuasaan? Atau mengabdi? Kalau memang tujuannya memperbaiki masyarakat, dibuat seperti ini. Bertahun-tahun bantuan dari pusat, tapi malah tak dilakukan," ujar Yayat.

Melihat semua itu, Yayat meyakini apabila capres dari PDIP itu memimpin Indonesia, maka program seperti Kampung Deret di Jakarta bisa diaplikasikan secara nasional. Bahkan, program ini bisa menjadi bagian dari konsep Revolusi Mental yang diajukan Jokowi.

"Bangun kampung ekonomi kreatif. Jadi kampung deret jangan sekadar bikin orang senang terima bantuan tapi juga bangun ekonominya," tambah Yayat.

Walau demikian, menurut Yayat, ada beberapa poin evaluasi, khususnya bila program tersebut akan dibawa ke tingkat nasional. Pertama, harus ada tim pendahulu yang melakukan studi menyeluruh atas kelaikan lokasi dan jumlah warga yang menerima bantuan.

"Kedua, masyarakat didorong membuat tabungan sendiri, seandainya jumlah yang digelontorkan pemerintah masih kurang," terang Yayat.

Ketiga, harus memastikan tidak adanya pungutan dari aparat birokrasi di atas hingga tingkat RT/RW, dengan membuka posko pengaduan.

"Dulu banyak yang tak percaya Kampung Deret. Sekarang jalan dan berhasil. Kini berbondong-bondong orang mengajukan permohonan agar ikut program ini," pungkas Yayat.