Organda Kritik Pengadaan Bus Pemprov DKI

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengaku tidak setuju terhadap sistem pengadaan bus angkutan umum oleh Pemerintah Kota Jakarta. Hal yang paling digarisbawahi oleh Organda adalah tidak melibatkannya pemerintah kota kepada para pengusaha bus dalam pengadaannya.

"Jangan ngabisin uang negara, libatkan kita, sekarang ini kan beli bus sendiri, kelola sendiri, tidak bisa regulator juga operator, pembelian dari dia juga, pasti itu nilai ketidaktransparannya tinggi, dan terbukti kan," kata Ketua DPP Organda Eka Lorena di Pasific Place, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Eka menambahkan, dengan melibatkan para pengusaha angkutan, selain lebih transparan juga akan memajukan industri angkutan kota itu sendiri. Tidak hanya itu, sesuai dengan Undan-Undang, pemerintah kota seharus juga wajib melakukan pembinaan terhadap para pengusaha angkutan umum agar terus berkembang seiring dengan kemajuan sebuah kota.

"Pemerintah itu berkewajibkan menciptakan industri yang ada, bukan mematikan. Itu ada undang-undangnya, jadi pemerintah itu harus membina, mereka punya hak untuk dapat pembinaan," tegas dia.

Eka berharap, pemerintahan baru dapat lebih berpihak kepada para pengusaha angkutan umum terutama angkutan dalam kota yang semakin hari semakin terpinggirkan. "Selama ini angkutan antar provinsi yang berkembang, tapi justru angkutan dalam kota yang semakin merugi, karena kurang pembinaan tadi," pungkas Eka.