Kekerasan di Yogya Marak, Sri Sultan Dilaporkan ke Komnas HAM

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) akan melaporkan Gubernur DIY Sultan HB X ke Komnas HAM.  Koordinator Umum Makaryo Benny Susanto mengatakan banyaknya kasus kekerasan yang ada di kota Yogya membuat tidak nyamanya kota gudeg tersebut. Menurutnya, Sultan harus mempunyai sikap tegas dalam menyikapi permasalahan kekerasan itu dan harus mampu melindungi agama-agama yang ada di Yogya.

Selain itu, Makaryo juga akan melaporkan Bupati Gunungkidul, Bupati Bantul, dan Bupati Sleman karena banyak kasus kekerasan di tiga wilayah itu.

"Melaporkan Sultan Gubernur DIY ke Komnas HAM sebagai pejabat publik. Bupati Gunungkidul karena beberapa kasus berulang di Gunungkidul. Dugaan pelanggraan kepada Bupati Bantul. Bupati Sleman dugaan kasus HAM. Banyak kasus kekerasan, intimidasi dan kekerasan di Sleman," ujar Benny di kantor LBH Yogyakarta, Selasa (3/6/2014).

Benny menyatakan pelaporan ke Komnas HAM ini dilakukan untuk menghindari banyaknya kasus kekerasan yang kembali muncul di Yogya. Laporan ke Komnas HAM itu perlu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

"Laporan ini diperlukan karena Komnas HAM memerlukan laporan sesuai dengan aturan. Kita akan kirim ke sana agar cepat dilakukan langkah preventif. Karena dulu langkah yang dilakukan terlambat lantaran kurangnya komunikasi seperti laporan resmi," ujar Benny.

Benny mengatakan Makaryo juga akan melaporkan Kapolda DIY ke Kompolnas. Hal ini dilakukan karena Kapolda tidak melakukan upaya preventif maupun represif. Untuk itu pihaknya merekomendasikan Kapolri agar mengganti Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana karena kasus kekerasan ini.

"Mendesak pemerintah untuk mengambil tindak preventif dan menindak tegas pelaku. Kita juga laporkan Kapolda DIY ke Kompolnas. Merekomendasikan Kapolri untuk mengganti Kapolda DIY karena gagal menjadikan preventif. Sewaktu kejadian tidak ada upaya represif," ujar Benny.

Benny menyebut Makaryo mengajak masyarakat DIY agar terlibat aktif dalam upaya menjaga keberagaman dan tidak mudah terprovokasi ajakan intoleran. Makaryo juga menyesalkan penghargaan yang diberikan kepada Sultan sebagai tokoh toleransi. Karena menurut Makaryo, Kota Yogya sudah tidak bisa lagi disebut sebagai kota toleran.

"Kita minta kepada Jaringan Antar Iman Indonesia untuk mencabut penghargaan itu," ujarnya.