Ahok dan Bos Monas

Liputan6.com, Jakarta - Monumen setinggi 132 meter di pusat Jakarta itu kini makin anggun berdiri menantang langit. Si jangkung yang terkenal sebagai Monas alias Monumen Nasional itu memang baru saja dibersihkan dari debu-debu yang menempel selama 22 tahun. Namun pembersihan Monas itu tak berhenti pada persoalan debu saja.

Para pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai kerap mengganggu ketertiban lingkungan sekitar Monas pun turut 'dibersihkan'. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bahkan sampai mengeluarkan jurus macan tangkap rusa untuk menertibkan PKL.

Pada Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) yang diselenggarakan di Monas beberapa waktu lalu saja, PKL-PKL liar yang berjualan di area taman dan badan jalan di Monas bermunculan. Padahal, PKL yang diperbolehkan berjualan di arena PRJ Monas adalah mereka yang sudah mengantongi izin setelah diseleksi Pemprov DKI Jakarta.

Gara-gara ini, Ahok pun mengancam akan mengganti Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Taman Monas, Firdaus Rasyid. Menurutnya, manajemen pengelolaan Monas ribet bin jelimet.

"Kepala UPT Taman Monas tidak berani (bertindak tegas) karena cuma ada 2 kemungkinan, dia takut atau nerima suap," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu 11 Juni 2014 lalu.

"Kalau takut ngapain dia jadi Kepala UPT. Berhenti aja dong,” sambung Ahok.

Sementara itu, Kepala UPT Monas Firdaus mengakui hal ini. Menurutnya, ada beberapa oknum yang mengoordinasi para PKL yang berjumlah lebih dari 29 orang. Merekalah yang diduga memasukkan pedagang ke dalam kawasan Monas.

Firdaus mengaku, UPT Monas hanya memiliki sebanyak 55 petugas keamanan untuk menjaga seluruh kawasan seluas 80 hektare tersebut. Puluhan orang itu dibagi ke dalam kelompok untuk menjaga 4 pintu yang ditambah 6 pintu. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya menurunkan 5-6 petugas untuk menjaga per satu hektare wilayah Monas.

"Artinya, kami membutuhkan sekitar 400 anggota keamanan agar Monas bebas dari PKL," ucap Firdaus usai ditegur Ahok.

1 Bos

Selama ini sering terjadi lempar tanggung jawab pengelolaan kawasan Monas. Ini lantaran wewenang untuk memelihara Monas memang terbagi-bagi. Misalnya, Kepala UPT Monas yang tak bisa mengawasi atau mengontrol kamera pengawas atau CCTV karena kendalinya ternyata dipegang Walikota Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, untuk mengurusi pagar dan taman di kawasan itu, UPT Tugu Monas tak dapat melakukan apa-apa. Lantaran hal itu adalah tugas dan fungsi dari UPT Taman Monas.

Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur itu menggiring pengelolaan area Monas ke dalam 1 manajemen alias 1 bos. Caranya, dengan menggabungkan UPT Tugu Monas dan UPT Taman Monas.

"Jadi mesti 1 pintu. Nanti kasih saja Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang spesial ke kepalanya. Tapi dia mesti tegas. Nanti dibantu garnisun, polisi," ujar Ahok 12 Juni 2014.

"Saya mau gabungin. Jadi UP Monas saja. Betul-betul Monas yang emas itu saja. Pergubnya mesti diubah lagi. Nanti seluruh kawasan Monas hanya ada 1 bos," imbuhnya.

Benar saja, 1 hari berselang, Ahok sudah memilih 1 bos baru untuk mengelola Monas. Adalah Rini Haryani yang dipilih sebagai Kepala Pengelola Kawasan Monas. Pada perempuan ini, pria berkacamata itu menggantungkan harapannya agar Monas lebih tertib.

"Ibu berani kan, bu?” tanya Ahok kepada Rini, Jumat 13 Juni 2014.

“Saya pengin semua dikontrol Ibu Rini, bubarkan saja UPT yang lain.”

Perempuan itu pun menyanggupi. "Selama SDM (sumber daya manusia) nya mendukung, saya siap Pak," jawab Rini.

Ahok berharap, Rini yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala UP Tugu Monas dapat bertindak tegas terhadap para PKL yang berjualan di kawasan Monas. Dia juga mengimbau agar UPT Monas nantinya dapat memperkuat koordinasi dengan Satpol PP dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

"Bu Rini akan bertanggung jawab kawasan 82 hektare ini. Pergub-nya disiapkan oleh Biro Ortala (Organisasi dan Tata Laksana), Senin verbalnya diproses," ucap Ahok.

Sementara itu, jurus lain memberantas PKL nakal juga telah disiapkan. Jurus macan tangkap rusa namanya. Kali ini trik ala Ahok itu lahir dan terinspirasi oleh tayangan film dokumenter tentang kehidupan satwa, Animal Planet.

Dengan jurus macan menangkap rusa ini, petugas akan dikerahkan secara bertahap dalam skala kecil. Penertiban juga bakal dilakukan tanpa peringatan, secara tak terduga.

Dari jurus ini, Ahok juga melahirkan Operasi Jambret. "PKL saya nggak mau apel-apel lagi. Kita namakan 'operasi penjambret'," ucap Ahok 11 Juni 2014 lalu.

PKL yang berjualan di luar area dagang akan disita barang dagangannya tanpa pemberitahuan Satpol PP. Seperti penjambret.

"Selama ini strategi perangnya salah. Harusnya Satpol PP datang dengan mobil kecil. Lihat satu-dua yang di luar, langsung ambil angkutin. Kirim ke truk gede tronton di kantor walikota atau terdekat. Pindahin ke situ, isi penuh baru ke gudang penyitaan barang di kawasan Cakung, Jakarta Timur,” pungkas Ahok. (Rmn)