Akhir Sejarah Dolly Tinggal Menghitung Jam

Liputan6.com, Jakarta - Sudah tak ada lagi langkah mundur. Dolly, lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara yang berada di daerah Jarak, Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, dipastikan ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya hari ini, atau tepatnya nanti malam.

Penutupan ini bukan perkara sederhana, karena selama puluhan tahun lokalisasi tersebut berdiri tak ada yang mampu menutupnya. Kini, setelah Dolly menjadi lahan penghidupan banyak orang, besar kemungkinan langkah penutupan yang digagas Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan mendapat perlawanan warga penghuni lokalisasi.

Karena itu, penutupan Dolly juga mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian dan TNI. Sebanyak 1.000 personel gabungan TNI-Polri disiagakan di Islamic Center, tempat dilangsungkannya deklarasi penutupan lokalisasi tersebut, Rabu (18/6/2014) malam.

Menurut Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta, pihaknya mem-back up Polda Jatim dan TNI AD yang akan melaksanakan pengamanan deklarasi penutupan Dolly itu. Personel yang diterjunkan dari Polrestabes Surabaya 900 anggota yang dibantu TNI AD sebanyak 100 personel.

"Fokus pengamanan dilakukan di Gedung Islamic Center. Sebab, deklarasi ini rencananya dihadiri oleh Menteri Sosial, Gubernur Jatim, dan Walikota Surabaya," tutur Setija di Surabaya, Selasa kemarin.

Tak hanya TNI-Polri, penutupan Dolly malam nanti juga tidak luput dari perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, pihaknya akan memantau langsung penutupan Dolly dengan menerjunkan tim khusus.

"Ya jelas, Komnas HAM pasti melakukan pemantauan di lapangan. Besok ada tim berjumlah 4 orang ke Surabaya," katanya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Dia mengungkapkan telah meminta Pemkot Surabaya untuk memperhatikan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari bisnis ini, misalnya dengan memberikan kompensasi sebagai perhatian dari aspek HAM.

"Mereka (penghuni di Dolly) harus diperhatikan, terbebas diskriminasi. Mereka berhak dilindungi, jadi harus diperlakukan seperti warga lainnya. Intinya, aparat terkait harus memikul tanggung jawab bersama-sama setelah Dolly ditutup," ucapnya.

Langkah itu memang sudah diantisipasi. Kementerian Sosial, misalnya, berjanji memberikan bantuan dana sebesar Rp 5.050.000 untuk eks pekerja seks komersial (PSK).

"Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tabungan, dan akan diberikan saat mereka pulang ke kampung halaman masing-masing," ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu di Surabaya.

Dia menjelaskan, saat penutupan nanti malam, Pemkot Surabaya juga mengundang sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. Sekitar 3.000 orang, termasuk tokoh masyarakat setempat juga akan hadir di Islamic Center.

Pada acara tersebut, bantuan akan diberikan secara seremonial oleh Mensos kepada eks PSK. Sebanyak 1.449 eks PSK kemudian akan dipulangkan ke daerah asalnya seiring dengan penutupan Dolly.

Bantuan yang diberikan berupa dana Usaha Ekonomi Kreatif sebesar Rp 3 juta, Rp 1,8 juta untuk jaminan hidup dengan rincian Rp 20 ribu per hari selama 90 hari dan Rp 250 ribu untuk transportasi mereka pulang ke kampung.

"Mereka membuat pernyataan tertulis tidak akan kembali lagi. Kalau nanti kembali lagi akan ditindak," tambah dia.

Sedangkan bagi warga sekitar Dolly yang selama ini mendapatkan penghasilan dari berbagai kegiatan di kawasan tersebut akan diberdayakan oleh Pemkot Surabaya, termasuk merefungsikan Dolly menjadi lokasi usaha ekonomi produktif. Sementara mucikari dan germo akan mendapat bantuan dari Pemprov Jatim.  

Jadi, dengan semua persiapan serta langkah untuk tetap memanusiakan penghuni Dolly, mestinya penutupan nanti malam bisa berlangsung lancar tanpa insiden.