Ingin Copot Pejabat DKI, Ahok Tunggu Jokowi Balik ke Balaikota

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk kembali menggelar rotasi jabatan di jajarannya. Rencana ini terbit menyusul adanya 86 temuan indikasi dan potensi kerugian keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Namun pria yang karib disapa Ahok itu tak ingin langsung membongkar pasang jabatan jajarannya. Ahok akan menunggu Jokowi yang tengah cuti karena sibuk menggelar kampanye pencapresannya itu kembali ke Balaikota dan aktif sebagai Gubernur DKI.

"Tindak lanjutnya, ada beberapa (SKPD) harus kami ganti nanti. Tunggu Pak Gubernur (Jokowi) kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya masih menantang kami kan," ujar Ahok usai Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Salah satu pimpinan SKPD yang berpotensi dicopot dari jabatannya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Manggas Rudi Siahaan. Karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat transaksi non-cash dan transfer dana APBD DKI 2013 ke rekening pribadi pejabat Dinas PU DKI.

"(Pejabat) Dinas PU lah yang (akan) kita ganti. Ada temuan-temuan juga di Dinas PU. Padahal instruksi kami, suratnya sangat jelas. Semua mesti transaksi non-cash. Dan pekerjaan yang nggak selesai itu harus disetop. Tapi ternyata mereka cukup nakal. Yang mesti transaksi non-cash dikirim ke rekening pribadi," jelasnya.

Selain itu, Ahok juga mempertimbangkan untuk mengganti Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti. Sebab BPK juga menyoroti pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

"BPKD bermasalah soal aset dan sistem. Nah, tinggal yang baru kita lihat kinerjanya seperti apa. Saya kira ini satu langkah yang baik," tuturnya.