Bappeda DKI Temukan Pemborosan Rp 2,4 T di Dinas Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - ‎Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro‎ menilai telah terjadi pemborosan anggaran di Dinas Pendidikan di APBD 2014 yang jumlahnnya mencapai ‎Rp 2,4 triliun. Banyak pos anggaran ganda dan program yang tidak diperlukan.  
‎
"Misalnya pengadaan mebel, kenapa harus beli mebel baru? Kalau ada yang rusak, panggil saja tukang buat memperbaiki," kata Andi di Balaikota Jakarta, Rabu (2/7/2014). ‎

Andi mencontohkan, program anggaran yang diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak perlu itu di antaranya adalah alokasi pengadaan lemari arsip yang baru. Menurutnya, bila penggantian lemari tersebut dilakukan tiap tahun, hal tersebut dapat disebut sebagai pemborosan.

"Misalnya pada filling cabinet, itu hanya kunci lacinya yang rusak, lebih baik melakukan penghematan dengan memanggil tukang dan mengganti kuncinya saja. Tidak perlu diganti," ujar Andi.

Anggaran yang tidak terpakai itu, kata Andi rencananya akan disimpan di dalam kas daerah dan baru kembali dapat digunakan untuk tahun depan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Terkait dengan adanya pemborosan di Dinas tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Larso Marbun mengaku dirinya tidak tahu menahu terkait dengan perumusan anggaran pendidikan tahun 2014.

Pasalnya, dirinya baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak Februari lalu. Saat itu, menurut Larso, Anggaran masih disusun oleh Kadisdik sebelumnya, Taufik Yudi Mulyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).  

"Saat itu saya masih menjabat kepala Biro Ortala DKI Jakarta, yang menjabat sebagai kepala dinas Pak Taufik Yudi," ucapnya.

Ia sendiri mengaku terkejut saat melihat banyaknya pos anggaran, seperti adanya mata anggaran untuk rehab berat sekolah dan rehab total. Menurutnya, 2 pos anggaran tersebut merupakan kegiatan yang sama dengan jumlah mencapai Rp 2,4 triliun.

"Rp 2,4 triliun itu kebanyakan untuk pengadaan perlengkapan sekolah, rehab sekolah, dan anggaran rehab sekolah tapi belum dibutuhkan setelah dicek di lapangan," ucapnya.
‎
Larso mengatakan setelah temuan adanya penggelembungan anggaran tersebut, dirinya akan segera melaporkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Bukan berarti anggaran yang saya coret itu tidak penting ya, mungkin setahun atau 2 tahun lagi kegiatan itu baru diperlukan," tandasnya. (Ein)

Baca juga:

Banyak Dana Belum Cair, Ahok: Kepala BPKD DKI Harus Dievaluasi
BPK Temukan Pengeluaran Ganjil Rp 2,24 M di Dinas PU DKI
Jokowi Pusing Banyak SKPD Belum Daftar Paket Pengadaan Barang