Ahok: Batal Beli Bukan Berarti Batal Tambah Bus

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembelian bus Transjakarta dan bus sedang yang tidak dilakukan tahun ini, tak berarti menghambat warga DKI mendapatkan tambahan bus untuk transportasi umum. Hal itu sekaligus menjawab kritik DPRD DKI yang menyayangkan keputusannya membatalkan pengadaan bus oleh Dinas Perhubungan.

"Pembatalan pembelian bus bukan berarti pembatalan menambah jumlah bus. Jangan salah loh," ucapnya di Balaikota Jakarta, Senin (7/7/2014).

Karena pengadaan bus akan tetap dilakukan, hanya berpindah pemegang anggaran (PA) dari Dishub ke PT Transjakarta (BUMD). Dengan begitu, anggaran pengadaan bus dapat diminimalisir karena akan dilaksanakan oleh pihak swasta atau masing-masing operator bus. Sementara, Pemprov DKI hanya akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Transjakarta untuk pembelian bus senilai Rp 677 miliar di tahun 2015.

"Anggaran pembelian bus dipindahin ke 2015. Penyertaan modal aja untuk PT Transjakarta. Kita langsung pakai operator. Sekarang kalau Anda bisa sama menambah jumlah bus, nggak keluar uang, pilih mana? Yang nggak keluar uang dong," cetus Ahok.

Ubah Mekanisme

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar menjelaskan pengadaan bus tidak dibatalkan melainkan hanya diubah mekanismenya. Karena pembatalan tak dapat dilakukan, mengingat kebutuhan bus Transjakarta oleh warga DKI mencapai sekitar 1.289 bus gandeng. Namun, saat ini hanya ada sekitar 500 bus Transjakarta gandeng.

"Beberapa waktu lalu, pengadaan bus sempat dikatakan akan dibatalkan. Itu salah, yang benar adalah mekanismenya yang berbeda," jelas Akbar.

PT Transjakarta rencananya akan memulai proses pengadaan bus usai Lebaran tahun ini. Untuk itu, saat ini pihaknya masih mencari Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang tepat, dan memiliki spesifikasi yang baik untuk bus Transjakarta. Karena salah satu syarat pengadaan, menurut Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Steve
Kosasih, bekerja sama dengan ATPM yang memiliki kantor di Jakarta. Agar perbaikan bus serta pembelian suku cadang tetap terjamin.

"Ada pengadaan tahun ini, tapi kita harus kerja sama dengan ATPM yang punya perwakilan di sini, punya kantor di sini, workshop di sini, suku cadang di sini, dan sudah dipakai di negara lain juga," ungkap Kosasih pada Jumat pekan lalu.

Namun menurutnya, meski pengadaan sudah dimulai tahun ini, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melalui sejumlah tahapan pengadaan, seperti administrasi, lelang, pengecekan spesifikasi, dan perakitan bus selama 8 bulan.

"Kalau tahun ini kita beli bus, datangnya juga tahun depan. Karena kayak gitu kan harus diurus dulu segala macam," demikian Kosasih.