Eselon IV dan 1.200 CPNS DKI Bakal Jajal ID Card Multifungsi

Liputan6.com, Jakarta - Para pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta bakal punya kartu tanda pengenal canggih. Dari yang semula hanya sekadar kartu biasa, nantinya akan menjadi multifungsi. Kartu ini bisa digunakan sebagai ATM Bank DKI, kartu debit dan e-money atau uang elektronik untuk pembayaran sarana transportasi, seperti Transjakarta.

Menurut Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono, pendistribusian kartu tersebut akan dilaksanakan secara bertahap kepada Eselon IV Pemprov DKI Jakarta dan 1.200 CPNS sebagai pilot project.

"Sebelumnya, Bank DKI akan segera melakukan pengkinian data PNS DKI Jakarta dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pilot project-nya ke Eselon IV dan 1.200 CPNS," ujar Eko di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Dia menjelaskan, kartu tersebut memuat chip yang dapat diisi data kepegawaian Pemprov DKI. Pengimplementasian kartu ATM Bank DKI dengan ID card tersebut agar pembayaran gaji PNS dan CPNS Jakarta bisa terintegrasi. Terutama apabila nantinya PNS dan CPNS DKI yang bersangkutan mengajukan pembiayaan kepada Bank DKI.

Karyawan Pemprov DKI bisa menggunakannya sebagai kartu pengenal, kartu ATM Bank DKI yang sudah tergabung dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, kartu debit untuk belanja, serta Jakcard untuk pembayaran Transjakarta.

"Bagi pribadi PNS dan CPNS memiliki satu kartu tentunya menjadi lebih efektif dalam penggunaannya," ujarnya.

Dengan integrasi ini, lanjut Eko, Bank DKI dapat lebih intensif dan memaksimalkan potensi pemasaran dan cross selling (penjualan) produk serta layanannya.

Jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta sebanyak 72 ribu karyawan termasuk di antaranya CPNS yang berjumlah 1.200 karyawan saat ini merupakan nasabah Tabungan Monas dan Tabungan Simpeda Bank DKI. Jumlah pemegang kartu ATM Bank DKI tercatat sebanyak 800 ribu nasabah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah memperkenalkan kartu ini siang tadi. Selain untuk efektivitas, penerapan ID bertuliskan Jakcard itu juga sekaligus sebagai kontrol arus dana non-cash PNS. Misalnya, Tunjangan Kerja Daerah (TKD).

"Sekalian ini buat kontrol mereka dapat TKD berapa. Karena semua duit ditransferkan masuk rekening bank mereka," ujar pria yang karib disapa Ahok itu. (Ali)