Sukses

Pembahasan UU MD3 Berjalan Alot, Dua Koalisi Capres Berseberangan

3 Partai politik, PDIP, PKB serta Hanura merasa tidak diuntungkan pun melontarkan hujan interupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna yang membahas perubahan pada UU MD3 berjalan alot. 3 Partai politik, PDIP, PKB serta Hanura merasa tidak diuntungkan pun melontarkan hujan interupsi.

Rapat yang sudah berlangsung sejak pukul 14.30 WIB itu masih hujan interupsi hingga pukul 17.35 WIB. Mendekati buka puasa, rapat pun diskors.

"Karena sudah mau buka puasa, sidang kita skors. Nanti dilanjutkan dengan lobi-lobi antar pimpinan fraksi," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014) malam.

Priyo sebelumnya meminta pandangan tiap pimpinan fraksi. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 fraksi menyetujui penyelesaian dengan voting. Partai yang menyetujui adalah Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra.

Pada rapat ini, Ketua Pansus UU MD3 Benny Kabur Harman mengatakan ranah paripurna bergeser, dari pengambilan keputusan menjadi pembahasan undang-undang tersebut.

"Ini bukan forum pembahasan. Ini forum laporan hasil kerja Pansus dengan segala problematika," terang Benny.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Arief Wibowo menjelaskan, dalam dalam rapat paripurna tidak perlu ada pendapat fraksi. Menurutnya banyak isu yang belum dapat titik pandang dan banyak hal lain belum diselesaikan.

"Dalam proses pembahasan ada simplifikasi bahwa masalah cuma mekanisme pimpinan DPR. Seharusnya bisa diselesaikan dalam Pansus sendiri tapi tidak selesai. Untuk tidak terburu-buru dan kejar tayang lalu dibawa pada pembicaraan tingkat 1," tandas Arief.

Pendukung Jokowi Walk Out

Setelah berjalan cukup alot, rapat paripurna akhirnya mengesahkan perubahan UU MD3. Saat diketuk palu, 3 partai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) walk out alias keluar. Mereka menilai perubahan tersebut tidak ada urgensinya dan merugikan pihaknya.

"Usulan perubahan tersebut tidak didasarkan aturan hukum yang jelas, tirani mayoritas. Sarat dengan kepentingan politis, dilakukan sebelum Pilpres," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo.

Arif pun melakukan walk out sembari mengangkat tangan dan salam 2 jari. Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Suding pun mengatakan tidak akan ikut pengambilan keputusan, karena  memahami ada masalah-masalah yang harus diselesaikan di dewan ini.

"Itulah tujuan kita melakukan perubahan UU MD3. Karena kami tidak ikut, kami meninggalkan ruang paripurna," ujar Suding.

Fraksi PKB juga mengikuti langkah PDIP dan Hanura. Anggota DPR Fraksi PKB Hanif Dhakiri menuturkan, tidak ada alasan mendesak untuk UU MD3 harus diputuskan malam ini. "Penetapan pimpinan DPRD Kota atau Kabupaten rencananya baru Agustus-September. Praktis ini jadi urusan DPR, jadi tidak ada yang mendesak," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin jalannya sidang pun memaklumi walk out dari 3 fraksi parpol tersebut. Ia mengaku sudah melakukan berbagai macam pendekatan tapi kebuntuan terjadi.

"Walk out 3 Fraksi, PDIP, Hanura dan PKB langkah yang tetap harus dihormati. Kita semua saksikan aklamasi untuk memilih opsi ketiga pimpinan DPR RI, termasuk alat kelengkapan dewan nanti akan dipilih langsung oleh sidang paripurna yang diajukan fraksi dalam bentuk paket. Berbeda dengan UU sebelumnya yang mana ketua DPR dari pemenang Pileg," tandas Priyo.

Pada Pilpres 2014, ada dua kubu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pasangan Prabowo-Hatta didukung 6 partai politik, yakni Partai Gerindra, PPP, PKS, PBB, PAN dan Partai Golkar. Sementara pasangan Jokowi-JK didukung 5 partai, yakni PDIP, Partai Nasdem, PKB, PKPI dan Partai Hanura.