Walikota Bima Arya: Ada Mafia Perizinan di Birokrat Pemkot Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Walikota Bogor, Bima Arya mengakui adanya dugaan mafia perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat. Mafia itu diduga dimotori oknum di jajaran birokrat di pemerintahannya.

Bima mengatakan, oknum-oknum itu bermain dalam pengeluaran izin di kota hujan selama ini. Para oknum itu saling bekerja sama satu sama lain dalam mengeluarkan izin.

"Ada indikasi oknum birokrat itu bermain proyek perizinan. Jadi nyambi, mereka mengeluarkan izin-izin berkolaborasi," ujar Bima usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/7/2014).

Sepak terjang mafia perizinan, kata Bima, sudah seharusnya dihentikan. Karena bukan tak mungkin, dengan sembarangan mengeluarkan izin lahan dapat merusak tata ruang Kota Bogor.

"Ini merusak kota. Ini kan kolusi antara pengusaha dan penguasa, sehingga tata ruang hancur-lebur, tambah macet, tambah kumuh," ujar dia.

Menurut Bima, terkait dugaan mafia di jajarannya itu, pihaknya berjanji akan memberantasnya. Bahkan dirinya mengaku sudah ada beberapa kasus yang telah diproses secara hukum.

"Prioritas kami berantas mafia perizinan. Ada beberapa kasus sudah diproses sekarang di Bogor, mudah-mudahan ini jadi efek jera untuk semua," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Bima mengaku sejauh ini sudah menertibkan bangunan-bangunan yang tak memiliki izin jelas. Dia juga mengaku telah memperketat izin bangunan-bangunan komersil.

"Kami tertibkan semua bangunan yang tidak jelas isinya, kemudian perizinan bangunan komersil kami perketat. Ada prosesnya, perizinan kami tarik satu atap supaya lebih transparan dan melayani warga lebih baik," kata Bima.

Selain itu, Bima juga sudah berbicara dengan Ketua KPK Abraham Samad terkait permasalahan ini. Pembicaraan itu dimaksudkan untuk koordinasi pencegahan praktik pemberian hadiah atau gratifikasi berkaitan pengeluaran izin di wilayah tugasnya sebagai walikota. Pencegahan itu akan dilakukan sampai ke level terbawah.

"Intinya secara serius akan berkoordinasi dengan KPK guna memberikan pemahaman, bagaimana mencegah gratifikasi sampai semua level aparat pemerintahan, seperti camat dan lurah. Kami akan susun programnya. Karena gratifikasi ini yang menghancurkan pembangunan. Insya Allah kami akan siapkan semua," ujar Bima.

Baca juga:

Gaji Kecil, Walikota Bogor Bima Arya Lapor Kekayaannya Turun

Korek Tabungan Terus, Harta Walikota Bogor Bima Arya Merosot

Pedagang Membandel, Pemkot Bogor Razia Minuman Keras

(Sss)