Wakil Ketua MPR Melani Leimena Bantah Tersangkut Korupsi Haji

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli menegaskan, Al Amin bukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagaimana yang diberitakan. Hal itu diungkapkannya terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Haji 2012-2013.

"Perusahaan Al Amin Universal bukan KBIH, tapi travel yang sudah punya izin umrah dan haji," kata Melani di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Ia juga menegaskan, dirinya di perusahaan tersebut adalah komisaris dan tak ada sangkut pautnya dengan kasus dugaan korupsi haji. "Jabatan saya adalah komisaris, bukan direktur utama," ujarnya.

Dikatakan, 11 anggota DPR yang ikut dalam travelnya tidak mendapatkan keistimewaan. "11 orang anggota DPR cuma membayar untuk hotel di Mekah, Madinah, Arafah dan Mina. Mereka sudah punya visa haji dan tiket sendiri," kata Melani.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad memastikan akan memanggil Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli pasca Lebaran. Melani akan diminta klarifikasi terkait dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji.

"Kami akan klarifikasi keterlibatan dia dalam pendalaman. Klarifikasi ke biro perjalanan juga (PT Al-Amin Universal)," kata Abraham.

PT Al-Amin Universal yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI No. 109 Jakarta Selatan, disebut-sebut mendapat jatah untuk mengelola kuota haji bagi penyelenggara negara dan tokoh. Namun, kuota tersebut diduga diperdagangkan kepada pihak berduit, termasuk kepada anggota DPR dan orang dekat Menteri Agama yang saat itu dijabat Suryadharma Ali. (Ant)