PDIP Bantah Tudingan Wikileaks yang Sebut Mega Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Situs pembocor informasi rahasia, Wikileaks, kembali membuat heboh. Pada 29 Juli 2014 lalu, situs itu merilis dokumen terbaru terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala negara di Asia Tenggara terkait pencetakan uang pada 1999.

Bersama Presiden SBY, nama mantan presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut di dalam rilis itu. Hal ini pun dibantah partai pimpinan Mega, PDIP.

"PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Tjahjo mengatakan, Mega saat 1999 lalu belum menjadi presiden. Sehingga, lanjut dia, Mega tak mengetahui persoalan terkait pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia.

"Sebagai Presiden ke lima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar," ucap dia.

Jatuhkan Jokowi-JK?

Tjahjo menduga, penyebaran isu ini terkait hasil Pilpres 2014 yang menyatakan pasangan yang diusung partainya, Jokowi-JK, sebagai presiden dan wapres terpilih. Menurut Tjahjo, ini untuk menurunkan elektabilitas Jokowi-JK. Apalagi sebelumnya juga banyak beredar situs tiruan sejumlah media yang menyatakan, hasil penghitungan Pilpres sesungguhnya tak memenangkan Jokowi-JK.

"PDIP menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website yang kesemuanya itu sebagai sesuatu hal yang mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Pak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla," ujar dia.

"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai dan Presiden RI ke V pun menjadi sasaran tembak berita yang tidak mendasar. Karena itulah kami mengajak semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

Tjahjo juga mengapresiasi sikap pemerintah Australia yang dinilai selalu bertindak atas dasar fakta hukum. (Sun)