Kejagung Siap Bantu KPK Usut Korupsi Percetakan Uang Polimer

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Chuck Suryosumpeno mengatakan, lembaganya siap mendukung KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi cetak uang senilai jutaan dolar Amerika Serikat.

"Kasus ini mencuat berdasarkan informasi WikiLeaks, Selasa 29 Juli, yang menyebutkan terdapat indikasi penyuapan yang dilakukan anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA)," kata Chuck kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Chuck menduga, agen anak usaha RBA menyuap demi mengamankan sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada pemerintah di 3 negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

"Sejumlah pejabat tinggi negara, mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya, disebut-sebut terlibat. Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA," ungkap dia.

Karena itu, lanjut Chuck, untuk mendukung kelancaran kasus ini, PPA Kejaksaan siap mendukung sekaligus membantu KPK terutama dalam upaya pemulihan aset atau asset recovery.

Chuck menjelaskan, Jaksa Agung Basrief Arief sebagai inisiator terbentuknya PPA di bawah struktur Kejaksaan, tidak saja melengkapi unit ini dengan kemampuan untuk "follow the money". Tapi juga dengan berbagai akses untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri terkait pemulihan aset tindak pidana.

"Mengingat kasus ini terkait dengan negara lain, PPA siap membantu KPK meningkatkan intensitas komunikasi dalam rangka pengumpulan data serta informasi dengan National Contact Point dari Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (Carin)," papar dia.

Carin merupakan sebuah organisasi informal paling bergengsi yang terdiri dari para praktisi serta pakar pemulihan aset di seluruh dunia dan Asset Recovery Interagencey Network for Asia and Pacific Region (ARIN-AP). Indonesia saat ini menjabat sebagai Presiden ARIN-AP.

Jika PPA membantu KPK menelusuri aset dalam perkara ini, Chuck memastikan tidak akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan kasus.

"PPA sama sekali tidak akan mengganggu proses penegakan hukum atas kasus tersebut, justru sangat menguntungkan, karena akan meringankan beban para penegak hukum." Chuck melanjutkan, "Penyidik KPK dapat fokus pada kasusnya tanpa disibukan dengan proses pemulihan aset yang sangat rumit."

Untuk mengungkap kasus ini, menurut Chuck, PPA tidak akan bekerja sendiri, tetapi akan menggandeng agensi, lembaga, atau institusi yang memiliki kaitan erat dengan tupoksi PPA. Antara lain PPATK, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. (Sss)