Rayakan HUT ke-51, HNSI Siap Bantu Pemerintah Sejahterakan dan Makmurkan Nelayan Indonesia

Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman, bagaimana program pemerintah dapat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

"Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan," kata dia.

Selama ini, lanjut Herman, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, kata dia, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA).

"Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya," terangnya.

"Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran," tandas Herman Herry.

Kemudian, Sekjen HNSI Lydia Assegaf menyampaikan, hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 150 ribu anggota HNSI. Menurutnya, pengumpulan data tersebut dalam rangka menuntaskan permasalahan nelayan di tanah air.

"Kita saat ini sedang fokus menyiapkan data nelayan se Indonesia. Saat ini sudah terkumpul 150 ribu anggota. Data ini akan terus bertambah dan menjadi krusial dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah nelayan di lapangan," jelas Lydia Assegaf.