Awasi Alat Uji KIR, Jokowi-Ahok Gandeng Perusahaan Swiss

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng perusahaan asal Swiss, PT SGS, untuk melakukan survei dan pengawasan kuantitas dan kualitas alat Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) KIR di Jakarta.

"Kita akan kerja sama dengan PT SGS Indonesia. Saat ini SGS lagi survei," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Rencana dibuat dipicu kondisi alat-alat uji KIR di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat memprihatinkan. Sebab, alat-alat uji KIR itu sudah berusia belasan tahun, sejak 1996. Namun, dengan kondisi alat seperti itu ternyata meloloskan 90% kendaraan sebelumnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih SGS karena perusahaan ini dinilai sudah berpengalaman mengawasi ekspor barang dari Indonesia ke sejumlah negara. Perusahaan ini juga diketahui sudah memilik jaringan di 140 negara.

"Kalau kita mau benar, kita belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan dan itu sukses. SGS waktu megang ekspor bagus," ucap pria yang karib disapa Jokowi itu.

Namun menurut Jokowi, meskipun alat uji KIR diawasi dan diperbarui dengan teknologi canggih, jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikan terus melakukan kecurangan, sama saja tak berguna.

"Solusinya, dua-duanya. SDM orang yang mempunyai integritas, kompetensi di situ. Tapi alat-alatnya juga. Kapan pun mau beli, kita bisa belikan, berapa sih?" tantang dia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya mengungkapkan, alat-alat penguji KIR yang tersedia di Balai Kedaung Angke, Jakarta Barat sebagian besar rusak, sehingga tidak berfungsi dengan baik.

Menurut Bambang, tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil uji KIR, karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan. Sebab, menurutnya, alat untuk mengkonfirmasi tidak tersedia dan formulir hasil uji KIR juga sebagian besar tidak sesuai kondisi kendaraan sebenarnya.

Bahkan, terdapat masalah struktural. Karena awalnya PKB Kedaung Kali Angke ini merupakan kerja sama Pemprov DKI dengan PT Nakia. Seharusnya, aset tersebut ditransfer ke Pemprov DKI, namun ternyata alat-alat uji KIR tidak berfungsi dengan baik.

Ia menambahkan karena tidak berfungsinya alat uji KIR dengan baik, ada beberapa pengujian yang harus dilakukan secara manual. Sehingga hasil uji KIR banyak yang tidak sesuai kondisi kendaraan yang diuji. Padahal jika pengujian kendaraan benar-benar mengikuti prosedur yang ada, setiap kendaraan seharusnya membutuhkan 20-30 menit. Namun, kenyataannya kendaraan diuji hanya 5 menit dengan pengujian yang kurang maksimal.

Tak hanya sampai di situ, KPK juga menemukan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di PKB Kedaung. Dari sidak yang dilakukan, ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional di tempat tersebut, tidak berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Melainkan, orang-orang swasta yang diperbantukan. (Yus)

Baca juga:

Jokowi: Balai Uji KIR yang Lain Siap-siap

Ahok: Balai PKB Kedaung Bisa Dibuka, Tapi Kita Pecat Dulu

49 Staf Balai Uji KIR Kedaung Diperiksa Inspektorat DKI