Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Police Watch (IPW) menilai proyek pengadaan Alat Komunikasi Peralatan Khusus Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres) 2014 di Polda Metro Jaya senilai Rp 57,4 miliar, sarat dengan korupsi.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, pengadaan peralatan itu rencananya akan dipaksakan akhir Agustus ini, padahal pelaksanaan pilpres 2014 sudah selesai pada 9 Juli lalu.
"Dengan munculnya berbagai kritikan terhadap proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres 2014 itu, sarana prasarana Polri membuat akal-akalan, dengan cara akan mengubah nama proyek tersebut," ujar Neta dalam keterangan persnya, Jakarta, Minggu (10/8/2014).
Menurut Neta, proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres 2014 sudah terdaftar dengan Kode Lelang No 2321044. Artinya, bila nama proyek tersebut diubah, bisa dianggap kriminal dan kongkalikong untuk memanfaatkan anggaran di Polri.
"Dari penelusuran IPW, proyek ini penuh keanehan. Penetapan pemenang 18 Juli 2014. Lalu, penunjukan penyedia barang/jasanya 24 Juli. Tanda tangan kontrak 25 Juli 2014. Padahal, pelaksanaan pilpres 2014 sudah berlangsung 9 Juli 2014," ujar dia.
"Sehingga pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini sangat tidak masuk akal," tandas dia.
Neta mengungkapkan, lelang proyek ini sedianya diikuti 24 perusahan. Namun hanya 4 yang mengajukan penawaran. Yakni PT Trea Magnum Widyadana Rp 56,7 miliar, PT Trans Media Elektronika Rp 56,9 miliar, PT Trautama Star Rp 57,2 miliar, dan PT Ampuh Jaya Wicaksana Rp 57,24 miliar. (Mut)
IPW Duga Proyek Alkomsus Pam Capres Sarat Korupsi
Pengadaan peralatan itu rencananya akan dipaksakan akhir Agustus ini, padahal pelaksanaan pilpres 2014 sudah selesai pada 9 Juli lalu.
Advertisement