Dishub DKI Rancang Standarisasi Balai Uji KIR Ideal

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah merancang konsep dan standarisasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang ideal. Hal ini menyusul banyaknya masalah yang terjadi di salah satu tempat uji KIR Jakarta berdasarkan temuan KPK, yakni PKB Kedaung Angke di Jakarta Barat.

"Sekarang saya lagi akan melakukan, mendesain PKB yang ideal di Jakarta itu seperti apa," ucap Kepala Dishub DKI Muhammad Akbar di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014).

Akbar mengaku sedang melakukan survei dengan menggandeng PT SGS, surveyor asal Swiss, guna mendapatkan konsep Balai uji KIR terbaik. Setelah mendapatkan standar-standar yang ideal, maka pihaknya bersiap merancang konsep PKB yang baik.

"Tahap awal memotret (survei), setelah itu akan siap dengan suatu desain yang baik seperti apa," jelas Akbar.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI akan bekerja sama dengan PT SGS asal Swiss, sebuah lembaga surveyor, untuk melakukan survei dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas alat uji KIR di Jakarta.

"Kita akan kerja sama dengan PT SGS Indonesia. Saat ini SGS lagi survei," ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014 lalu.

Terbitnya rencana setelah melihat kondisi alat-alat uji KIR di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat, yang memprihatinkan. Pasalnya, alat-alat uji KIR itu sudah berusia belasan tahun sejak dipasang pada 1996. Namun, dengan kondisi beberapa alat yang tak berfungsi itu ternyata meloloskan 90% kendaraan.

Maka melihat rekam jejak SGS yang sudah berpengalaman mengawasi ekspor barang dari Indonesia ke sejumlah negara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menambahkan pihaknya menjadi tertarik menggandeng perusahaan yang memilik jaringan di 140 negara itu.

"Kalau kita mau benar, kita belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan dan itu sukses. SGS waktu megang ekspor bagus," ucap pria yang karib disapa Jokowi itu.

Namun menurutnya, meskipun alat uji KIR diawasi atau diperbarui dengan teknologi canggih, jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya terus 'bermain', maka akan sama saja tak berguna.

"Solusinya dua-duanya. SDM orang yang mempunyai integritas, kompetensi di situ. Tapi alat-alatnya juga. Kapan pun mau beli kita bisa belikan, berapa sih," jelas Jokowi. (Yus)