Jokowi Siap Jadi Role Model Pakai BBG pada Kendaraan Dinas DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku siap menerapkan penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan dinas Pemprov DKI. Termasuk mobil dinasnya dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama. Karena ia mengaku sejak awal sudah berniat menjadikan Jakarta sebagai kota percontohan penggunaan gas.

"Memang dari awal dulu kan kita ingin Jakarta jadi role model. Baik gas yang masuk ke rumah tangga, nanti bajaj, taksi, kendaraan dinas. Semuanya. Arahnya memang ke sana," ucap dia di Balaikota Jakarta, Senin (18/8/2014).

Namun ketika ditanya apakah dirinya juga akan menerapkan BBG pada kendaraan dinas kepresidenan, Jokowi lantas tertawa. Presiden terpilih yang akan dilantik pada Oktober mendatang itu menolak berkomentar lebih jauh. Karena dirinya ingin menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita ini belum. MK aja belum kok tanya yang aneh-aneh. Nggak mau jawab," ujar Jokowi sambil tertawa.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebelumnya menantang pria yang akrab disapa Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar menggunakan BBG untuk mobil dinasnya. Karena selama ini, hanya transportasi umum di Jakarta yang diarahkan agar menggunakan BBG. Sementara pemilik kendaraan roda empat masih enggan memakai BBG.

Padahal menurut Vice President Corporate Communication PGN Ridha Ababil, asupan gas untuk Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) sangat banyak. Meski diakuinya jumlah SPBG masih dalam proses penambahan.

"PGN sudah usulkan kendaraan operasional di Pemprov DKI menggunakan gas. Biar kendaraan operasional Pak Jokowi dan Pak Ahok juga gunakan gas," kata Ridha pada Selasa 12 Agustus 2014 lalu.

Usulan tersebut, menurut Ridha, untuk membantu dalam pemanfaatan gas di DKI Jakarta. Jika Jokowi dan Ahok menggunakan bahan bakar gas, maka diharapkan masyarakat DKI pun mengikuti langkah pimpinannya tersebut. Tak hanya Jokowi dan Ahok, PGN juga meminta seluruh kendaraan operasional di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI untuk memakai BBG.

"Itu sebagai contoh agar masyarakat DKI tahu kalau pemimpinnya komitmen dalam menghilangkan subsidi BBM yang setiap tahunnya mencapai Rp 300 triliun. Sehingga banyak masyarakat yang ikut memakai gas," jelas Ridha. (Sss)