Ciptakan SDM Berdaya Saing, Jokowi Dinilai Konsisten Wujudkan Pemerataan Pendidikan

Jokowi Resmikan Pendidikan Vokasi di Cikarang — Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartanto dan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam peluncuran vokasi tahap III yang link and match antar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat dengan industri, Jumat (28/7). (Liputan6.com/Angga Yunani)

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemerataan terus digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya pembangunan infrastruktur, pemerataan juga dilakukan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa.

Akademisi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM), Seia Piantara mengapresiasi komitmen Jokowi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Berkat komitmen tersebut, ketimpangan pendidikan antardaerah dapat diatasi.

“Kita melihat ada upaya pemerintah (Jokowi) melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang baik antara satu kota dengan kota lainnya,” ujar Seia dikutip dari keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).

Keseriusan Jokowi menghadirkan pemerataan ini tampak pada realisasi anggaran pendidikan di tahun 2022 yang mencapai Rp608,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat serius mendorong perbaikan mutu pendidikan di Tanah Air.

“Sudah bagus dengan adanya anggaran (pendidikan) era Pak Jokowi ini. Meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah-daerah,” ucap Seia.

Dia optimistis, melalui mutu pendidikan yang baik akan melahirkan SDM unggul dan berdaya saing global.

“Saya rasa upaya Pak Jokowi dalam memprioritaskan SDM bangsa sangat luar biasa. Kami sebagai tenaga pendidik sangat mendukung,” kata Seia memungkasi.

Anggaran pendidikan pada tahun 2020 sebesar lebih dari Rp 500 triliun. Presiden Joko berharap tak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

2 dari 2 halaman

Anggaran Pendidikan Capai Rp608,3 Triliun

Jokowi Bagikan KIP — Siswa menunjukkan kartu Indonesia pintar (KIP) seusai acara penyerahan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di SLB Negeri Pembina, Jakarta, Rabu (6/3). Jokowi membagikan 3.300 KIP untuk pelajar di wilayah Jakarta Selatan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8/2023).

Dia merinci, sebesar Rp233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pendidikan
SDM Unggul
SDM