Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar partainya mempercepat pelaksanaan Muktamar bulan depan. Mukhtamar itu dilakukan dalam rangka pergantian semua pengurus partai, termasuk soal pencopotan Suryadharma Ali (SDA) dari Ketua Umum PPP.
‎"Untuk segera ada perbaikan partai, maka pada bulan September ini juga dilakukan dengan melalui saluran-saluran konstitusi. ‎Muktamar harus dipercepat," ujar Anggota Syariah PPP Muhammad Rodja di kediaman eks Ketum PPP Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2014).
Rodja mengatakan, pelaksanaan Muktamar itu merupakan hasil keputusan dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dilakukan beberapa bulan lalu di Bogor, Jawa Barat. Keputusan Mukernas adalah melaksanakan Muktamar 30 hari setelah penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014.
"Keputusan Mukernas adalah menggelar Muktamar satu bulan setelah Pilpres," kata Rodja.
Rodja mengatakan, sudah saatnya SDA dicopot dari jabatannya. Yang paling etis adalah melalui Muktamar, mengingat sampai saat ini SDA belum juga menanggalkan jabatannya meski statusnya adalah tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.
"Muktamar kan dilakukan untuk mencopot dan mengganti semua pengurus. Termasuk Ketum dan Waketum. Harusnya SDA mundur. Di negara-negara luar itu seharusnya seorang pejabat itu mundur ketika dikenakan sesuatu oleh negara," ujar dia.
Ketika ditanya apakah mungkin SDA baru akan mundur dari Ketum PPP ketika dia sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status tersangkanya itu‎? Rodja tak mau menduga-duga. "Tapi bodoh saja kalau dia baru mau mundur jika sudah ditahan," kata Rodja.
Sesepuh PPP Desak Pelaksanaan Muktamar untuk Mencopot SDA
Rodja mengatakan, pelaksanaan Muktamar itu merupakan hasil keputusan dari Mukernas yang dilakukan beberapa bulan lalu di Bogor.
Advertisement