Liputan6.com, Jakarta - Ditetapkannya Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka oleh KPK, menambah daftar panjang politisi Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Meski begitu, Partai Demokrat tak mau kasus korupsi yang menimpa Jero Wacik dikaitkan dengan partai.
"Saya tidak setuju korupsi itu dikaitkan dengan Partai Demokrat. Korupsi itu kan terjadi di lingkungan Kementerian ESDM," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Max menegaskan, partai tidak akan ikut campur dalam masalah hukum yang menimpa kadernya. Termasuk korupsi yang menjerat Jero Wacik. Partai Demokrat hanya akan mengurusi kader dalam urusan politik.
"Demokrat tidak mau masuk ke dalam kasus ini. Kita mendukung dalam bentuk bantuan hukum," ujar Max yang duduk di Komisi I DPR.
Kasus korupsi Jero Wacik, yang merupakan anggota majelis tinggi Partai Demokrat, menurut Max, merupakan masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan partai. Sebagai pengurus partai, Jero secara otomatis gugur karena hal itu sudah tercantum dalam pakta integritas.
"Setiap kader Demokrat terikat pakta integritas. Jadi kita tidak perlu keluarkan surat pemecatan. Dia yang tersangkut hukum gugur dari kepengurusan," tutup Max.
Sebelum Jero Wacik, KPK sebelumnya sudah menetapkan 6 politisi Demokrat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Mereka adalah mantan Menpora yang juga mantan Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, mantan Ketua DPP Sutan Bhatoegana, mantan anggota FPD DPR RI Angelina Sondakh, mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, dan mantan anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya. (Sss)
Politisi Demokrat Minta Kasus Jero Wacik Tak Dikaitkan ke Partai
"Saya tidak setuju korupsi itu dikaitkan dengan Partai Demokrat. Korupsi itu kan terjadi di lingkungan Kementerian ESDM," kata Max Sopacua.
Advertisement