Dirut BPJS Soal KIS: Ini Bukan Kerja Sama Pertama dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fachmi Idris mengaku pihaknya telah bertemu dengan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mengimplementasikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Sudah ada. Di bawah Anies Baswedan karena yang KIS di bawah Anies," kata Fachmi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9/2014).

Fachmi mengungkapkan, pihaknya telah membayangkan pola implementasi KIS yang diminta Jokowi melalui Tim Transisi. Sebab, BPJS pernah bekerja sama dengan Jokowi melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Inovasi dari Pak Jokowi polanya seperti apa, kami bayangkan seperti kami mengelola KJS. Artinya ini bukan pengalaman pertama kami dengan Pak Jokowi. Artinya kita sudah kerja sama dengan Pak Jokowi untuk mengerjakannya. Bukan sama sekali sesuatu yang baru," tambah Fachmi.

Sedikit merinci, Fachmi menjelaskan ada beberapa penguatan pada program KIS. Di antaranya peserta KIS yang tidak mampu yang saat ini belum dibiayai pemerintah akan ditambah. Kemudian, premi iuran yang selama ini belum sesuai akan ditambah serta memperkuat program pencegahan untuk tidak sakit bagi para peserta KIS.

"Kami gambarkan seperti itu, artinya sistem jaminan kesehatan yang plus-plus ini ada tambahan baru," tutur Fachmi.

Namun, Fachmi tak menyebut lebih jauh tentang penerapan KIS selanjutnya. Menurut Fachmi, pihaknya hanya akan menyesuaikan program KIS.

"Tentu kita konfirmasi ke pemerintahan. KIS kan program, BPJS lembaga, secara kelembagaan sudah ada regulasi yang mengikat. Program ini tentu membutuhkan lembaga pelaksana, BPJS tentu akan siap menyesuaikan program KIS dan sangat yakin KIS itu pasti akan merujuk pada Undang-Undang JSN (Jaminan Sosial Nasional)," tutup Fachmi. (Ans)