BNPT Siapkan 7 Program Prioritas Bangun Ketahanan Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel memberikan pesan damai dengan menggelorakan anti kekerasan membangun perdamaian dan harmoni dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membangun ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas yang diharapkan dapat menciptakan sekaligus menguatkan public awareness dan public engagement dalam upaya bersama penanggulangan terorisme.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Dia menjelaskan, ketujuh program tersebut yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, dan pembentukan Sekolah Damai.

Lalu, lanjut dia pembentukan Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.

"Program-program ini dapat membangun public awareness dan public engagement, tentunya harus didukung dengan kekuatan nasional (multi stakeholders)," ujar Rycko Amelza Dahniel saat Coffee Morning bersama jajaran pejabat BNPT yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

Dia menyebut, agar ketujuh program tersebut dapat berjalan dengan baik, BNPT membentuk Tim Ketahanan Masyarakat yang turut melibatkan organisasi masyarakat sipil.

Rycko pun berpesan agar tim tersebut berorientasi pada outcome yaitu terwujudnya ketahanan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terpapar radikalisme yaitu perempuan, anak dan remaja.

"Susun timeline tindak lanjut agar dalam enam bulan ke depan hasilnya sudah bisa dilihat dan dirasakan," jelas Rycko.

Ketahanan masyarakat dalam konteks penanggulangan terorisme mencakup pemahaman dan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan merespon tanda-tanda potensial dari aktivitas terorisme.

Ketujuh program yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat ini juga merupakan implementasi dari Perpres nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) dengan menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat.

Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar membuka Kawasan Terpadu Nusantara, yang menjadi wadah bantuan ekonomi bagi mantan narapidana kasus terorisme. Kawasan di Desa Harumansari, Garut, tersebut, sekaligus juga akan menjadi objek wisata alam dan tempa...

2 dari 3 halaman

BNPT RI Ajak Humas Pemerintah Bangun Kewaspadaan Nasional Mulai dari Desa Siaga Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyebarluaskan informasi dan mengedukasi humas pemerintah dalam membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 atau Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang dimulai dari lingkup pemerintah terkecil atau desa.

"Melalui Forum Tematik Bakohumas BNPT RI hari ini, kami mensosialisasikan bahwa BNPT telah menginisiasi Desa Siap Siaga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dari bahaya ancaman radikal terorisme. Semoga humas pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, dapat ikut menggaungkan secara optimal komunikasi publik terkait program kesiapsiagaan nasional, Desa Siap Siaga," ujar Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, Humas BNPT RI melalui Bakohumas juga berupaya menciptakan persamaan persepsi antara BNPT dan Kementerian/Lembaga mengenai pentingnya membangun kewaspadaan Nasional bersama terhadap radikalisme dan terorisme untuk menciptakan tahun politik 2024 yang aman dan damai.

"Kita harus memiliki kebulatan tekad untuk secara bersama - sama dapat mencapai sasaran yang sama yaitu amannya Pemilu 2024 dari isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat," ucap Bangbang.

Lebih lanjut, Sestama BNPT RI ini menjelaskan kewaspadaan nasional perlu dibangun dari desa yang merupakan unit terkecil pemerintahan.

3 dari 3 halaman

Perlunya Bangun Kewaspadaan Nasional

Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjelaskan, Desa Siap Siaga adalah program dari BNPT RI yang bertujuan untuk menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. (Ist)

Menurut Bangbang, apabila kewaspadaan nasional dapat dibangun dengan baik di tingkat desa, maka akan dapat berperan penting dan efektif dalam meningkatkan kewaspadaan hinggal ke level yang lebih tinggi seperti di tingkat kota/kabupaten hingga nantinya sampai di tingkat nasional.

"Melalui Desa Siap Siaga diharapkan kewaspadaan nasional ini tidak hanya tumbuh di kota-kota besar saja tetapi juga di desa-desa yang merupakan tingkat pemerintahan terkecil dari struktur pemerintahan yang ada sehingga nanti kalau kesiapsiagaan, kewaspadaan desanya kuat otomatis nanti kabupaten/kotanya kuat provinsinya kuat secara nasional pun akan kuat," tegas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sekaligus Ketua Bakohumas Usman Kansong mendukung penuh program Desa Siap Siaga.

Usman menilai, membangun kewaspadaan nasional dari desa sangat penting dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan lancar bebas dari ancaman radikalisme dan terorisme.

"Kegiatan ini penting jelang pemilu 2024. Dalam Bakohumas ini kita koordinasikan humas pemerintah untuk ikut menggaungkan program BNPT terkait dengan desa Siap Siaga sehingga tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat desa untuk waspada dengan radikalisme dan terorisme," jelas dia.

Dalam Forum Tematik Bakohumas ini, BNPT RI mengundang puluhan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan aktif mendukung program Desa Siap Siaga melalui penyebarluasan informasi kepada stakeholder masing-masing di Kementerian/Lembaga/Daerah.