Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tak sepakat dengan rencana pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Menurut pria yang karib disapa Ahok itu, kepala daerah yang dipilih DPRD bukan melalui pemilu akan berpotensi membuat kepala daerah itu menjadi semacam 'sapi perah'.
"Akan ada kongkalikong 'bermain'. (Seperti) sapi perah. Dia (kepala daerah) nggak pernah lagi ngurusin rakyat, cuma ngurusin DPRD," tegas Basuki alias Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).
Ahok mengatakan, jika perubahan mekanisme itu benar dilakukan, berarti membuktikan bahwa Indonesia lupa tujuan reformasi yang diperjuangkan. Ia mengatakan, semangat reformasi adalah pemilihan langsung oleh rakyat, karena pada 1998 ketika reformasi digulirkan, kepala daerah dianggap tak pernah mengurusi rakyat.
Kepala daerah dianggap hanya memikirkan kepentingan DPRD yang memilihnya. Sehingga DPRD bak raja saat itu. Ahok menuturkan, dengan alasan itu lah rakyat menginginkan pemilihan langsung.
"Kalau itu dilakukan berarti kepala daerah nanti nggak ngurusin rakyat. Tiap hari pikirin bagaimana duit APBD dipakai service DPRD main golf, makan di restoran. Rakyat mau ngomel nggak mau pusing. Yang menentukan terpilih kan sekelompok DPRD saja," jelas Ahok.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, saat ini sedang dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri di DPR. Namun masih menjadi pro kontra kerena fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sedangkan, Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. (Mut)
Ahok: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Jadi Sapi Perah
Ahok mengatakan, jika kepala daerah dipilih DPRD, berarti Indonesia lupa tujuan reformasi yang diperjuangkan.
Advertisement