ICW: Pilkada Oleh DPRD Jadi Kejahatan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pilkada tak langsung atau dipilih melalui DPRD menjadi salah satu isu yang diangkat Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Padahal, bila Kepada Daerah dipilih DPRD berpotensi menjadikan para Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber pemerasan baru bagi partai melalui anggota DPRD-nya.

"Ada potensi kepala daerah menjadi sumber perasan baru. Karena secara posisi politik anggota DPRD lebih tinggi. Selama ini banyak anggota DPRD menitipkan budget-nya di dinas-dinas tertentu, dinas pendidikan dan PU yang paling banyak. Kalau dipilih oleh DPRD angka (budget) ini akan naik berkali lipat," kata Aktifis Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).
 
Ia mengatakan, Pilkada tak lagsung akan menggeser politik uang ke DPRD. Selain itu yang mengkwatirkan menurut Donal selain politik uang ini,  adalah terjadi transaksi kebijakan.

"Transaksi kebijakan ini yang paling rawan. Ini dampaknya akan berlangsung 5 tahun," ujar dia.

Jika akhirnya Pilkada resmi diputuskan melalui DPRD, ia meyakini yang terjadi bukan kemajuan demokrasi. Tapi merupakan langkah mundur yang diambil oleh DPR dengan mengesahkan RUU Pilkada yang di dalamnya turut mengesahkan pilkada tak langsung.

Tak hanya itu, Donal juga mempertanyakan tujuan dari fraksi-fraksi yang mendukung pilkada tak langsung. "Mengubah pola dari pemilu langsung ke tak langsung itu tujuannya untuk siapa?" heran dia.

Jika mencermati dinamika politk pascapilpres, ia khawatir tindakan ini menguatkan nunasa politiknya lebih kental ketimbang untuk kepentingan masyarakat. "Kalau ini terjadi ini adalah kejahatan politik oleh DPR," tandas Donal.