Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Hakim menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dan tidak lagi dengan pilkada langsung.
"Karena hasil dari pilkada langsung yang sudah dilaksanakan, juga tidak semuanya memiliki integeritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya," kata Hakim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014).
Terkait dengan adanya sejumlah penolakan dari elemen masyrakat, Hakim justru berdalih, hal itu hanya sebagian dari rakyat saja.
"Kami ingin memberikan yang terbaik, walaupun itu pro dan kontra. Itu pilihan yang kami ambil. Terkait cara pilihan langsung, ada juga masyarakat yang justru mendukung pemilihan dikembalikan ke DPRD," ujarnya.
Karenanya, Hakim mengatakan, segala hal yang menyangkut RUU Pilkada, apakah berupa penolakan atau dukungan terhadap Keputusan pemilihan melalui DPRD, adalah dinamika dari perpolitikan itu sendiri.
"Ini hanya dinamika politik saja, dan itu wajar. Apa pun keputusan yang akan diambil terkait RUU Pilkada, adalah kewenangan DPR yang sudah mendapat mandat langsung dari masyarakat," tandas Hakim. (Mut)
PKS: Pilkada Langsung Belum Tentu Hasilkan Pemimpin Berintegritas
PKS telah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk mendukung pilkada melalui DPRD dan tak lagi dengan pilkada langsung.
Advertisement