Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang setuju bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih melalui DPRD. Alasannya karena cara pemilihan pemimpin daerah itu lebih menghemat biaya sebesar Rp 41 triliun.
"Soal hemat anggaran Rp 41 triliun kurang lebih, kalau (Pilkada) kembali melalui DPRD." ujar Ketua DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Dia menjelaskan, setiap pilkada langsung tingkat kabupaten/kota bisa menghabiskan anggaran sebanyak Rp 200 miliar. Sedangkan untuk tingkat provinsi, bisa memakan anggaran Rp 500 miliar.
Terlebih lagi, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini memaparkan, jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 524 daerah, dan 33 Provins
"Kita sudah hitung Rp 40 triliun itu sangat besar bisa digunakan untuk infrastruktur. Itu asumsi pilkada provinsi Rp 500 miliar tapi banyak yang lebih contoh Jawa Barat Rp 800 miliar, Jawa Timur ada 2 putaran Rp 1,2 triliun," tandas Umam.
Saat ini Komisi II DPR sedang menggodok RUU Pilkada. Salah satu pembahasan tersebut, adalah muncul wacana agar Pilkada secara langsung dikembalikan ke DPRD. Pilkada langsung dinilai banyak membawa kerugian secara sosial, tensi politik yang tinggi antar pendukung, dan memakan ongkos politik yang besar. Namun hal ini menuai pro dan kontra.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang segera menjabat DKI Jakarta merupakan sebagian pihak yang menentang Pilkada melalui DPRD.
Demokrat: Pilkada oleh DPRD Hemat Anggaran Rp 41 Triliun
Setiap pilkada langsung tingkat kabupaten/kota diprediksi bisa menghabiskan anggaran sebanyak Rp 200 miliar.
Advertisement