Sukses

Ahok: Saya Sadar Keluar Gerindra, Tak Bisa Jadi Budak DPRD

Menurut Ahok, anggota DPRD hanya bertugas mengawasi kinerja eksekutif. Bukan malah menjadi pengontrol gerak kepala daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku waras ketika memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Sebab, partai yang selama ini menaunginya itu mendukung RUU Pilkada pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara Ahok menolak tegas RUU Pilkada karena dia tak ingin menjadi alat DPRD.

"Saya orang yang paling bisa kendalikan diri. Waras. Lihat aja wajah saya, sadarkan? Saya nggak bisa jadi budak DPRD," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Ahok, anggota DPRD hanya bertugas mengawasi kinerja eksekutif. Jika ada yang dinilai melenceng baru dikoreksi. Bukan malah menjadi pengontrol gerak kepala daerah. Apabila RUU Pilkada disahkan, ujar Ahok, bisa saja seluruh program pemerintah daerah berada di bawah kendali DPRD.

"DPRD cuma pengawas. Saya nggak mau dikontrol DPRD. Yang kontrol saya rakyat. Saya tidak mau jadi kepala daerah kalau saya harus tanggung jawab pada DPRD," tegas Ahok.

Sebagai bentuk keseriusannya hengkang dari Gerindra, Ahok siang ini sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Gerindra. Karena jadwal kerja yang padat, Ahok meminta dua  stafnya mengantarkan surat itu ke kantor DPP Gerindra.

"Udah saya kirim. Ini tanda terima surat. Saya suruh staf ke sana untuk antarin surat," ucap Ahok.

Ahok mengumumkan niatnya mundur dari Partai Gerindra sejak Selasa kemarin, 9 September 2014. Rencana ini pun langsung ditanggapi Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik. Taufik mengatakan tak keberatan dengan keinginan Ahok untuk mundur.

"Jangan cuma cerita. Saya kira segera aja bikin surat pengunduran diri. Silakan, itu hak orang, mau maju mau mundur, silahkan. Partai tidak akan melarang dan menahan-nahan," kata Taufik menjawab keinginan Ahok tersebut. (Mut)