Pilihan Rakyat atau DPRD?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mengajukan pengunduran diri dari keanggotaannya di Partai Gerindra 10 September lalu. Ahok tak setuju dengan ide pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD, bukan oleh rakyat yang diusung Gerindra.

Dalam surat pengunduran diri yang ditembuskan ke Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ahok menjelaskan ia tak sanggup mengikuti kebijakan partai, sehingga memilih mundur. Ahok yang dikenal kerap bicara blak-blakan kini menjadi wakil gubernur pertama tanpa naungan partai.

Dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada, Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih mengusulkan supaya pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Bukan lagi oleh rakyat. Usulan perubahan ini terus menuai kontroversi.

Bupati dan walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada tidak langsung, karena merupakan langkah mundur dalam proses berdemokrasi. Pernyataan itu diungkapkan dalam Rakornas luar biasa mengenai Pilkada di Jakarta.

Kendati jumlahnya belum banyak, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap bisa menghasilkan kepala daerah yang dinilai pro-rakyat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini disebut sebagai contoh keberhasilan sistem Pilkada secara langsung.

Pilkada tidak langsung dengan mekanisme kepala daerah dipilih DPRD dinilai mencederai kedaulatan rakyat. Keinginan Koalisi Merah Putih yang memaksakan ide tersebut dianggap hanya mengutamakan kepentingan sesaat kelompok tertentu.

Dilihat dari segi biaya, penyelenggaraan Pilkada tak langsung memang lebih hemat. Namun hal itu bisa disiasati dengan penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada langsung secara serentak.

Kepala daerah produk pemilihan tidak langsung juga bisa menjadi sapi perahan anggota DPRD, sehingga juga belum tentu bisa menghilangkan praktik money politics. Bisa jadi money politics dan negosiasi terselubung malah terjadi dengan anggota DPRD yang memilih kepala daerah.

Saksikan Barometer Pekan Ini selengkapnya pada tautan video yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (13/9/2014), di bawah ini.

Baca juga:

Gelar Pilkada Langsung, Indonesia Dinilai Lebih Hebat dari AS

Fadli Zon: Tak Setuju RUU Pilkada, Ubah Dulu Pancasila

Laode Ida: DPD Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

(Sss)