Kisruh RUU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Suhu politik tanah air kembali memanas. Tarik menarik kekuatan antarkubu ketika pemilihan presiden (Pilpres) rupanya tak kunjung reda. Saat ini muncul masalah tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Dalam Kopi Pagi yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (14/9/2014), sampai kini koalisi Merah Putih masih memberi garis batas yang tegas sebagai barisan yang berseberangan dengan kubu pemenang Pilpres. 

Muara kegaduhan politik di detik-detik akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini adalah Rancangan UU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Di sela pembahasan menjelang paripurna wakil rakyat pada 25 September mendatang, perdebatan metode Pilkada pun meruyak menjadi polemik koalisi Merah Putih yang dimotori oleh Partai Gerindra yang terang-terangan menolak Pilkada langsung dan lebih memilih lewat jalur Parlemen Daerah. Sebaliknya, dukungan Pilkada langsung jauh lebih luas, tidak hanya dilakukan kubu partai pemenang Pilpres. 

Masing-masing pihak punya dalih tersendiri. Mereka yang menolak pilkada langsung beralasan mekanisme Pilkada yang dikembalikan kepada DPRD tak lain agar lebih irit bujet.

Di sisi lain mereka yang mendukung Pilkada langsung mencemaskan hak politik rakyat akan tercerabut jika kepala daerah ditentukan wakil rakyat.

Langkah Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang memilih keluar dari Gerindra, partai yang menaunginya seolah menjadi puncak drama polemik RUU Pilkada. Ahok yang kecewa karena Gerindra menolak Pilkada langsung seolah memberi isyarat Pilkada lewat DPRD membuat kasta kepala daerah berada lebih rendah. 

Dalam konteks mitra, 3 lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif menjadi bias karena petinggi pemerintahan lahir dari restu partai yang diwakili sekumpulan anggota dewan.

Unjuk rasa penolakan Pilkada via jalur DPRD juga marak. Kekhawatiran mereka nyaris senada metode Pilkada tidak langsung membuat pemerintahan tak bergigi di hadapan DPRD.

Sejauh ini, perang opini masih menghiasi media massa sampai Paripurna nanti. Polemik Pilkada bisa dipastikan kian meruncing membuat panggung politik negeri ini tak pernah sepi dari drama para politisi pemain watak kepentingan. Entah untuk kepentingan kelompok rakyat atau bisa jadi untuk kepentingan diri sendiri. (Ali)

Baca Juga:

Pilihan Rakyat atau DPRD?

Gelar Pilkada Langsung, Indonesia Dinilai Lebih Hebat dari AS

Berbagai Aksi di Daerah Tolak RUU Pilkada