Sukses

Mendadak Bertemu Menteri Terkait, SBY Bahas RUU Pilkada

Bertempat di Kantor Presiden, SBY mendadak bertemu sejumlah menteri terkait dan membahas perkembangan terakhir polemik RUU Pilkada.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang kini sedang dalam pembahasan di DPR dan ramai jadi perbincangan masyarakat.

Saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang dilakukan secara mendadak Minggu petang di Kantor Presiden, Jakarta, SBY mengatakan ia terus mendapat update perkembangan pembahasan RUU Pilkada itu.

Rapat terbatas yang membahas masalah ISIS pun mundur 30 menit dari jadwal semula, karena SBY terlebih dahulu menerima Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam, yang melaporkan perkembangan terakhir pembahasan RUU Pilkada.

Terkait dengan polemik yang terbelah dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang menginginkan pilkada langsung dan pilkada yang dilakukan melalui perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD, SBY yang didampingi Wakil Presiden Boediono mengatakan, sekarang saatnya menetapkan sistem yang tepat, yang sesuai dengan semangat reformasi.

"Tatanan demokrasi harus tepat dengan semangat reformasi, tentu dengan meminimalkan ekses yang ada," tutur SBY di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Minggu (14/9/23014).

Sebelumnhya, 5 fraksi di Komisi II DPR telah setuju pada pendapat pemilihan kepala daerah, bupati/walikota dan gubernur dilakukan melalui DPRD. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Sedangkan 3 fraksi mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), dan Fraksi Partai Hanura.

DPR berencana mengambil keputusan RUU Pilkada pada akhir September ini dan mengisyaratkan akan melakukan voting jika tidak ditemukan kesepakatan dalam musyawarah antar-fraksi.

Selain menteri terkait yang hadir dalam pembahasan RUU Pilkada bersama SBY, Ratas yang membahas perkembangan ISIS juga antara lain dihadiri Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menlu Dino Patti Djalal, Jaksa Agung Basrief Arief, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, dan Kapolri Jenderal Sutarman. (Mut)