Dirjen AHU Akan Terima Juga Laporan Pengurus Baru PPP Kubu SDA

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM menerima laporan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Emron Pangkapi menggantikan Suryadharma Ali atau SDA. Namun, laporan yang diserahkan itu masih harus dilengkapi.

"Kami terima penjelasan dan dokumen-dokumen yang diserahkan, tapi kami minta ini dimasukkan dalam akta notaris. Karena itu yang resminya," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Lamanya proses pengesahan Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum PPP pun tergantung seberapa cepat partai berlambang Kabah itu memberikan akta notarisnya.

"Pertama kami tunggu notaris, kalau notaris lama, maka kami bisa lama. Harus kami pelajari. Kami lihat kembali pasal-pasal AD/ART, itu kami perhatikan. Apabila tak ada masalah semua bisa diselesaikan," terang dia.

Harkristuti menambahkan, pemerintah juga tak menutup bila kubu SDA melaporkan pula perubahan susunan kepengurusan. Setelah diberhentikan dari ketua umum, SDA balas memecat Emron, Sekjen PPP Romarhumuzy dan Waketum PPP Suharso Monoarfa.

"Kami akan pelajari. Kami mengacu peraturan UU dan acuan utama adalah AD/ART PPP. Kalau ada kontestasi 2 kelompok kami periksa dan mana yang sesuai ketentuan. Yang tidak sesuai tidak dapat porsi," tegasnya.

"Bila saling klaim masih terjadi, maka pemerintah akan merekomendasikan masalah ini dibawa ke pengadilan," tandas Harkristuti.