Teka-teki 'Jodoh' Gubernur Ahok

Galak Mana, Bang Ali atau Ahok?

Sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah mengambil posisi: dia sosok yang berbeda!

Mengimbangi kesan lembut dan bersahaja Gubernur Joko Widodo atau Jokowi, Ahok tampil garang. Ketika Jokowi bicara dengan nada pelan, Ahok tampil dengan vokal tinggi dan lantang. Saat Jokowi memperlihatkan kemarahan dalam sikap yang tenang, Ahok tak ragu menunjuk hidung stafnya yang dinilai tak becus kerja.

Ketika banyak pejabat menyimpan rapat-rapat kehidupan pribadinya, Ahok justru membuka lebar-lebar ‘dapur’ rumahnya di hadapan publik. Dia tak sungkan menuliskan nominal uang rakyat yang dia terima sebagai gaji Wagub DKI Jakarta di laman pribadinya di dunia maya.

Terlahir dari keturunan Tionghoa dan non-muslim, Ahok tak pernah merasakan hal itu sebagai ganjalan. Dia tak ragu memaparkan ide Pemprov DKI untuk membangun Masjid Agung serta memberangkatkan penjaga masjid naik haji dengan biaya pemerintah.

Kendati punya energi berlebih, sepanjang mendampingi Jokowi dia tak pernah melewati batas. Ahok paham betul posisinya yang hanya sebagai wakil gubernur, sehingga segarang-garangnya dia, semuanya berhenti ketika harus berhadapan dengan DKI-1. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Ahok Gubernur 'Jomblo'?)

Itulah gambaran kecil sosok yang sebentar lagi akan memimpin Jakarta.

Ahok akan jadi pemimpin Ibukota. Dengan luas wilayah yang terbilang kecil dibandingkan provinsi lain di Indonesia, hanya 740,3 km², ia akan memimpin kota paling penting di negara ini. Jakarta adalah pusat perekonomian nasional, tempat bermukim para elite politik serta beranda untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia.

Sebagian kalangan berpendapat Ahok layak dan tepat untuk posisi itu. Dengan bekal sikap tegas dan tak pandang bulu terhadap kesalahan dan pelanggaran, Ahok dinilai bisa membersihkan jajaran birokrasi di Jakarta.

Selain itu, dengan citra sebagai pejabat yang bersih dari korupsi, mantan anggota DPR dari Partai Golkar ini tak akan ragu mengibarkan ‘bendera perang’ terhadap para pejabat korup yang selama ini menikmati lemahnya pengawasan. Intinya, sikap keras dan tegas Ahok merupakan modal awal yang baik.

Dengan modal itu, tak heran kalau banyak yang teringat dengan sosok Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Gubernur yang karib disapa Bang Ali itu juga lekat dengan sosok gubernur yang tegas dan keras terhadap bawahan, tak jauh beda dengan Ahok.

“Tapi, Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok,” tutur mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada suatu kesempatan di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin 5 Agustus 2013.

JK tak salah membandingkan Ahok dengan Ali Sadikin. Siapa pun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta akan selalu dibandingkan dengan Letjen TNI dari Korps Marinir itu. Ali Sadikin identik dengan Jakarta, dan sebaliknya Jakarta pun dinilai paling sukses saat berada di bawah kepemimpinan Bang Ali.

Dengan sikap keras, tegas dan tanpa kompromi, Bang Ali mengubah Jakarta menjadi sebuah kota yang modern meski pada awalnya mendapat banyak perlawanan dari publik. Bahkan, tak sekadar marah-marah, Bang Ali tak takut melayangkan pukulan kepada bawahannya jika kesalahannya sudah tak bisa ditolerir.

Seperti ketika Bang Ali menemukan sebuah proyek yang pembangunannya macet karena pasokan semen dari kontraktor terlambat. Kesal karena proyek yang sangat dibutuhkan warga Ibukota itu tak selesai pada waktunya dan ditambah lagi dengan jawaban sang direktur perusahaan kontraktor itu yang berbelit-belit, Bang Ali pun mengamuk.

“Saya marah sekali, saya tempeleng dia 3 kali. Barulah dia berjanji akan segera memenuhi kontraknya. Benar juga, pada hari berikutnya kiriman semen sudah masuk ke proyek,” kata Bang Ali seperti dikutip dari memoarnya, Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977.

Dengan semua kebijakan yang kurang populis dan sikap kerasnya, buah tangan Ali Sadikin masih bisa dinikmati hingga sekarang. Hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat disentuhnya, mulai dari pendidikan, transportasi, kebudayaan, kesehatan, serta tata kota.

Sekadar menyebutkan, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Taman Monas, Taman Ria Remaja, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet adalah buah karya Bang Ali.

Pria kelahiran Sumedang, Jawa Barat ini juga mencetuskan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, yaitu pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi Kota Jakarta, 22 Juni. Bersamaan dengan itu berbagai aspek budaya Betawi dihidupkan kembali, seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong dan topeng Betawi.

Untuk warga Jakarta, dia juga memperbaiki sarana transportasi dengan mendatangkan banyak bus kota dan menata trayeknya serta membangun stasiun bus serta halte bus yang nyaman.

Di bidang kebudayaan, Bang Ali mendirikan Pusat Perfilman Usmar Ismail, Museum Tekstil, Museum Wayang dan Museum Seni Rupa. Dia era dia pula ajang Abang None Jakarta dimulai dan tetap bertahan hingga saat ini.

Sama Gaya, Beda Cara

Banyaknya orang yang kemudian menyamakan karakter kepemimpinan Ahok meski berlatar belakang seorang pengusaha dan Ali Sadikin yang dari militer, membuat pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966 itu harus memikul beban sejarah yang berat. Ahok tak mau disamakan dengan Bang Ali.

“Orang bilang kita ikutin Ali Sadikin, ya nggak bisa dong. Dia bintang 3, tentara dan TNI, ditunjuk Bung Karno dan Pak Harto, nggak bisa menyamai Beliau. Nempeleng orang, pukul orang di tempat nggak ada yang berani (melawan), di sini jangankan pukul orang, salah ngomong saja bisa digugat kita,” ujar Ahok dalam wawancara khusus dengan Liputan6.com di Balaikota Jakarta, Rabu 10 September lalu.

Karena itu, bagi Ahok dia akan bekerja untuk Jakarta sesuai dengan cara dan apa yang dia anggap tepat tanpa harus berkaca pada sosok lain lantaran menurutnya setiap orang hidup di era yang berbeda dan dengan tantangan yang berbeda pula.

“Kita mindahin orang dari Waduk Pluit ke rumah susun lengkap dengan kulkas dan televisi saja dibilang melanggar HAM, yang nuntut Komisioner Komnas HAM dan resmi lho. Jadi zaman kita ini memang zaman konyol, kalau ditanya idolakan siapa ya susah, kita nggak bisa idolai manusia, karena manusia ada plus minusnya,” tegas dia.

Yang jelas, Ahok mengaku tak akan menghilangkan 'hobi' marah-marahnya kepada bawahan, asal tidak disertai dengan kekerasan fisik. “Kalau sudah ngomong dengan orang 1, 2, 3 kali masih ngeyel, kan nggak mungkin mukul orang, paling ngomong dengan nada tinggi saja,” terang Ahok.

Namun, sejarawan JJ Rizal melihat karakter Ahok yang keras dan tegas memang mirip dengan Bang Ali, kendati dari beberapa aspek dia melihat ada perbedaan.

“Caranya sih menurut saya mengingatkan cara kerasnya Bang Ali, tapi pada aspek lain berbeda. Bang Ali keras tapi tidak diperlihatkan langsung ke masyarakat. Kalau Ahok kan biasa di luar, bahkan direkam dan diunggah ke Youtube,” kata Rizal kepada Liputan6.com, Jumat 12 September lalu.

Kesamaan lain menurut putera Betawi ini, keduanya sama-sama peduli dengan reformasi birokrasi. Kelebihan Bang Ali menurut Rizal, meski sangat keras dalam memimpin, apa yang dia lakukan tidak sampai menjadi pembicaraan publik.

“Dulu ada jembatan baru dibangun, sekitar 3 sampai 4 bulan sudah roboh. Itu menjadi berita nasional, banyak pihak yang bertanya. Lalu Bang Ali melakukan jumpa pers dan bilang 'ini salah saya'. Usai jumpa pers Bang Ali masuk ruang rapat dan seluruh anak buahnya yang terlibat dalam pembangunan jembatan yang runtuh itu digamparin satu per satu. Tidak ada orang luar tahu dan tidak di-publish saat itu,” ungkap Rizal.

Karena itu, lanjut Rizal, dirinya khawatir dengan karakter Ahok yang sering memarahi bawahannya di muka umum dan menayangkannya di kanal berbagi video serta media sosial di dunia maya. Menurut Rizal hal tersebut sama saja menjatuhkan mental bawahannya yang bisa berbalik menjadi pembangkangan.

Rizal menegaskan sangat memahami tujuan keduanya dari aksi marah-marah tersebut, yaitu untuk membenahi birokrasi pemerintahan yang bobrok. Hanya, kendati Bang Ali dan Ahok punya karakter yang sama, dari caranya bersikap sangat jauh berbeda.

Hal hampir senada juga diungkapkan pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago. Menurut dia, waktu selama hampir 2 tahun mendampingi Jokowi membuktikan kalau Ahok punya peranan besar membenahi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

Karakter Ahok yang tegas dan meledak-ledak itu dianggap cukup ampuh membuat gerah para pejabat yang ingin 'bermain'. Namun, untuk ke depan, menurut Andrinof, gaya Ahok menjalankan pemerintahan harus mulai bergeser. Ahok harus mulai bisa menahan amarahnya.

“Kalau tantangan pekerjaan sudah jelas dari kemarin-kemarin sudah berhasil dijawab. Tantangan sebenarnya ada di dirinya sendiri. Hati-hati, jangan terjebak dengan gayanya sendiri,” ujar Andrinof kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu 10 September lalu.

Masalah Lama untuk Gubernur Baru

Terkait dengan gebrakan yang akan dilakukan saat mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengaku tak mau yang muluk-muluk. Dirinya memastikan akan meneruskan program yang sudah dijalankan selama ini dengan Jokowi.

“Bedanya mungkin nggak ada yang blusukan saja. Yang pasti hampir semua kita teruskan dan kita sempurnakan,” tegas ayah 3 anak ini.

Secara khusus Ahok mengakui memang ada beberapa program yang digariskan Pemprov DKI Jakarta harus diperbaiki lagi penerapannya di lapangan. Antara lain Ahok menyebut adanya penyelewengan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penyediaan rumah susun.

“Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, seperti KJP dan rumah susun. Fakta di lapangan ternyata tak hanya ada oknum pejabat, juga ada oknum rakyat miskin yang memanfaatkan peluang. Misalnya KJP, uangnya ditarik dan dijadikan buat beli HP,” jelas dia

Masalah lainnya yang juga menjadi perhatian adalah banjir dan kemacetan yang seolah sudah menjadi penyakit akut Ibukota. “Kita akan membuat sebuah sistem transportasi terpadu antara bus Transjakarta, mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT),” jelas Ahok tentang upayanya membenahi sarana transportasi massal.

JJ Rizal mengamini prioritas kerja yang akan dilakukan Ahok saat menjadi gubernur nanti. Namun, berkaca pada besarnya tuntutan warga Ibukota selama ini kepada gubernurnya yang silih berganti, menurutnya Ahok tak bisa hanya memikirkan banjir air, namun juga banjir orang dan banjir kendaraan.

“3 banjir tersebut segera harus dipikirkan Ahok, kalau banjir air sekarang sudah dilakukan antisipasi. Nah, banjir kendaraan itu dan banjir orang juga menjadi beban,” jelas dia.

Dengan kerapnya Ahok menyorot 3 masalah tersebut selama menjabat Wagub DKI Jakarta, Rizal menegaskan tak ada lagi waktu bagi mantan Bupati Belitung Timur itu untuk berlama-lama menuntaskannya setelah resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Andrinof menegaskan sepakat dengan apa yang akan dilakukan Ahok di masa pemerintahannya nanti. Dia yakin Ahok tak akan banyak mengubah kebijakan dan arah pembangunan Jakarta seperti saat dirinya masih bersanding bersama Jokowi.

“Harusnya memang melaksanakan apa yang sudah disiapkan sejak tahun lalu. Karena itu janji bersama, kalau mau mengubah gaya nggak masalah, tapi yang diusung tetap sama,” kata dosen FISIP Universitas Indonesia itu.

Namun, dia menyarankan agar Ahok fokus pada masalah-masalah tertentu yang butuh penyelesaian segera. “Misalnya, macet, banjir dan genangan, lalu normalisasi sungai, perbaikan fasilitas umum, dan perbaikan pelayanan. Kalau perbaikan sistem anggaran sudah jalan,” ungkap dia.

Andrinof mencontohkan 2 proyek besar transportasi massal, yakni MRT dan monorail yang sedang dikebut pengerjaannya. Tapi dia memiliki catatan khusus untuk pembangunan monorail yang hingga saat ini masih mangkrak dan belum menemui jalan keluar.

“Monorail ini warisan yang cacat. Memang agak sulit, seperti sarung kependekan, ditarik ke atas lutut kelihatan, ditarik ke bawah pusar kelihatan,” ujar Andrinof.

Namun, secara keseluruhan Ahok dinilai tak akan kesulitan meneruskan program kerja yang sudah ada. Diyakini penentangan akan sangat kecil jika melihat pada program kerja selama ini yang cenderung pro-rakyat kecil Ibukota dan juga peningkatan pelayanan akan jasa.

Potensi Gaduh dari DPRD

Justru, ganjalan yang dinilai akan dihadapi Ahok saat memulai jabatan barunya diduga datang dari politisi yang berkumpul di DPRD DKI Jakarta. Alasannya, komunikasi Ahok dengan wakil rakyat yang berkantor di belakang Kantor Balaikota itu selama ini kurang harmonis.

Ditambah lagi Ahok mundur dari parpol yang menyokongnya saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta, yaitu Partai Gerindra. Maka, secara politis Ahok tak punya pendukung di DPRD, padahal lembaga ini harusnya menjadi partner Ahok dalam mengelola Jakarta.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Direktur Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, bukan tidak mungkin terjadi perdebatan alot antara Ahok dan DPRD dalam berbagai kesempatan, terutama saat pembahasan anggaran.

“Ganjalan terbesarnya manuver politik di DPRD itu. Artinya kalau DPRD-nya ngotot maka akan gaduh hubungan antara gubernur-DPRD. Pembahasan anggaran alot dan bisa saja tidak disetujui,” ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu 10 September lalu.

Ditambahkan Djayadi, Ahok sangat mungkin akan menggunakan kekuatan masyarakat untuk mendorong DPRD berpihak pada kebijakan pemerintah. “Kalau terus gaduh Ahok akan berkoalisi dengan masyarakat untuk bergerak,” kata dia.

Boleh-boleh saja Ahok menjaga dukungan dari publik, namun akan lebih bagus, menurut Djayadi, hubungan dengan partai politik ikut dipelihara Ahok.

“Ada baiknya Ahok membangun hubungan baik dengan parpol. Membangun komunikasi produktif lebih baik dibanding ngotot, nanti APBD nggak pernah disetujui,” urai dia.

Namun, Ahok sendiri agaknya tak mau ambil pusing dengan masalah itu. Menurut dia, selagi menempatkan konstitusi di atas segalanya, dia tak takut menghadapi tantangan dari mana pun.

“Yang penting tidak terima suap dan taat pada konstitusi, bukan taat pada konstituen atau partai, karena kita dipilih rakyat, atau kita takut mati karena kita melawan arus,” jelas Ahok. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Ahok Gubernur 'Jomblo'?)

Ahok juga menampik dilakukannya kompromi dengan partai politik karena diyakini itu sebagai tanda kelemahan. “Jadi kesulitan itu ada pada diri sendiri. Anda ingin kompromi dengan oknum-oknum partai karena tetap ingin menjabat atau masa bodoh? Jadi semuanya tergantung kita,” tegas dia.

Ketegasan Ahok dimaklumi Andrinof. Alasannya, mundurnya Ahok dari partai pengusung tidak akan berpengaruh besar terhadap posisi Ahok. Bahkan sebalikya, dengan posisi sendirian seperti sekarang, Andrinof melihat sosok Ahok akan banyak diminati partai politik.

"Lagi pula, nanti kan dibantu wagub dan presiden (Jokowi), masa nggak bisa," ujar Andrinof.

Ahok memang dengan tegas menolak untuk disamakan dengan Bang Ali, sang gubernur yang melegenda itu. Tapi, persepsi dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap dirinya tak bisa ditolak. Persepsi dan ekspektasi ini bisa menjadi pisau bermata 2.

Bisa saja dukungan publik dan harapan itu membuat Ahok terlena dan kebablasan. Sebaliknya, akan sangat bagus kalau semua itu dikelola dijadikan Ahok sebagai amunisi untuk menyemangati dirinya bekerja dan melayani warga Ibukota.

Pada akhirnya, di ujung masa kepemimpinan nanti, publik akan berhitung tentang apa yang akan telah dilakukan dan diberikan Ahok bagi Jakarta dalam masa pemerintahannya. Tak harus sehebat Bang Ali karena Ahok akan sangat dicintai jika bisa membuat Jakarta lebih nyaman dan manusiawi untuk dihuni. Semangat, Gubernur Ahok! (Yus)