Mega: Ada yang Coba Rebut Kedaulatan Rakyat Melalui RUU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri heran dengan pihak yang mendukung Pilkada dilakukan tidak langsung. Mega pun menyatakan, Pilkada oleh DPRD akan mencabut hak hakiki rakyat Indonesia.

"Terhadap berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak tertentu melalui sebuah pengonsolidasian kekuasaan yang pada intinya bermaksud mengubah pelaksanaan Pemilu langsung, harus kita kritisi. Upaya itu mencoba merebut kedaulatan rakyat ke dalam sekelompok elite yang sering kali menyalahgunakan kekuasaan," kata Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas IV PDIP, Semarang, Jumat (19/9/2014).

Mega pun manyatakan, perdebatan RUU Pilkada yang ingin dikembalikan ke pemilihan melalui DPRD merupakan sebuah gerak mundur. "Gerak mundur ini dipastikan tidak akan mendapat legitimasi dari rakyat karena mancoba mencabut hak hakiki rakyat, yaitu hak politik rakyat sendiri," ujar dia.

Menurut Mega, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung tetap perlu dilakukan. Di satu sisi, kemajuan proses demokrasi di Indonesia telah terbangun yang benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Di sisi lain, beberapa ada hal yang perlu diperbaiki terkait regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi belanja pemilu melalui APBN dan APBD bagi incumbent, dan kekurangan pemilu lainnya yang masih sering terjadi.

"Namun banyak juga yang positif berkaitan makin matangnya demokrasi dan proses demokrasi berjalan pada rel yang tepat. Kita sadar berbagai penyempurnaan tetap dilakukan, namun ini merupakan, ingat, hal yang sifatnya sangat teknis. Persoalan teknis ini jangan mengalahkan esensi inti pokok dari kedaulatan rakyat itu sendiri," ungkap Mega.