Dikritik Tak Transparan, Pemkot Surabaya Percepat Proyek Trem

Liputan6.com, Surabaya - Pemkot Surabaya rencanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pekan ini terkait proyek pembangunan trem. Sementara DPRD mengkritik, kerja sama ini tidak transparan.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan akan melakukan konsultasi dengan kementerian dalam negeri (Kemdagri) terkait ketentuan kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan PT KAI. Misalkan tentang metode kerja sama dan bentuk pendanaannya.

"Dalam waktu dekat, Pemkot akan MoU dengan PT KAI," kata Hendro, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/9/2014).

Hendro menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya dan PT KAI sedang menelusuri jalur yang akan dilalui oleh trem. Pihaknya sudah melakukan survei di beberapa titik, seperti di Jalan Darmo, Diponegoro dan lainnya.

"Karena jalur yang dilalui trem nanti menggunakan lahan Pemkot dan PT KAI," tambah dia.

Menurut Hendro, pihaknya menampik bahwa proses pembangunan trem akan menambah kemacetan di Surabaya. Sebab Pemkot Surabaya sedang melakukan pengembangan lalu lintas, seperti penggunaan traffick light, dan closed circuit television (CCTV). Keduanya akan dimaksimalkan agar lalu lintas lancar dan kepadatan kendaraan terkendali dengan baik.

"Memang karena barang baru (trem), jadi masih butuh penyesuaian. Tapi dengan pengembangan lalu lintas yang dilakukan Walikota (Tri Rismaharini), kemacetan akibat trem bisa diminalisir," pungkas Hendro.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha meminta agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma tidak tergesa-gesa mewujudkan proyek trem. Disarankan supaya proyek trem ini harus dikaji terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan pro dan kontra.

"Surabaya ini kan luar biasa macetnya, artinya progam itu (trem) harus digodok dulu, setelah itu baru dipublikasikan ke publik atau media. Ini kan masih belum jelas tapi sudah digembar-gemborkan, ini yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra," ujar dia.

Politisi asal Fraksi PKB ini mengaku, sampai saat ini Pemkot Surabaya belum pernah memberikan keterangan resmi kepada DPRD. Pihaknya sejauh ini belum mengetahui proyek trem itu dan menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang melupakan keberadaan DPRD.

"Harusnya kan ada pertemuan dulu Pemkot dengan dewan, kita diundang dengan pemerintah kota, dengan Bappeko (Badan Pembangunan dan Perencanaan Kota), atau dengan PT KAI, biar tidak menimbulkan pro dan kontra diberbagai pihak," tegas dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan alias Aden sebelumnya menilai, kerja sama antara Pemkot Surabaya dan PT KAI tidak Transparan, meski PT KAI menyatakan siap mendanai 100% pelaksanaan proyek trem.

Keputusan kerja sama itu, menurut politisi Partai Gerindra itu, setelah ada pertemuan tertutup antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan Dirut PT KAI di Balai Kota Surabaya, Kamis 11 September lalu.

Sedangkan, dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak menyetujui pembangunan itu. Lantaran Kemenhub menilai PT KAI tak bisa langsung membangun jalur trem di Surabaya. Hal itu berdasarkan Undang-undang Perkeretaapian, bahwa pembangunan infrastruktur kereta harus dilelang.