Ketua DPP: Golkar Dilematis Soal RUU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengaku partainya sedang berada di posisi dilematis terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Apakah dikembalikan kepada DPRD atau tetap dipilih secara langsung?

"Pada posisi ideologis (Golkar) sebetulnya dilematis. Satu pihak ingin tetap berlanjutnya pilkada langsung karena sesuai semangat demokrasi. Tapi kita juga tidak menutup mata pilkada langsung dalam bentuk ekses-ekses yang eksesif itu," kata Hajriyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014).

Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan, Golkar sampai saat ini belum menemukan cara mengurangi ekses-ekses atau dampak negatif dari pelaksanaan pilkada langsung, baik politik uang yang masif maupun politik dinasti.

Menurut dia, selama ekses-ekses tersebut masih mungkin untuk dihapuskan atau setidaknya dikurangi, maka pilkada langsung lebih baik.

"Tapi kalau ekses-ekses pilkada langsung itu sama sekali tidak bisa dikurangi, maka pilihannya pilkada kembali ke DPRD," ujar dia.

Dengan demikian, Hajriyanto menegaskan, penolakan terhadap pilkada langsung tidak serta-merta bisa disederhanakan dengan alasan untuk kepentingan politik praktis dengan menilai eksesnya yang banyak.

"Tapi juga harus melihat prinsip-prinsip demokrasi juga dalam penilaiannya," tandas Hajriyanto. (Sss)