Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi pernah mengungkapkan keberadaan Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJD) diperlukan. Ini untuk melancarkan pembangunan integrasi transportasi dengan kota-kota mitra Jakarta.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai, ada tidaknya OTJD sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Karena inti masalah pembangunan infrastruktur transportasi Jabodetabek ada pada kemampuan anggaran masing-masing daerah.
"Mereka sih mau saja kalau dikasih otoritas. Misalnya kayak Tangerang, mereka kasih kok kita bangun jalur Transjakarta sampai ke sana. Tapi masalahnya ada duit nggak?" ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Dia menambahkan, sebenarnya tidak perlu menunggu persetujuan pemerintahan pusat untuk membentuk OTJD.
Karena buktinya pemerintah daerah mitra, seperti Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah setuju membangun infrastruktur transportasi maupun penanganan banjir setelah Pemprov DKI berjanji memberi bantuan dana Rp 100 miliar tiap daerah itu.
"Nggak usah tunggu pusat juga, jalan. Yang penting duitnya kita kasih bantu. Kerja sama daerah. Yang penting DPRD setuju kita bantu. Ujung-ujungnya duit kan?" tandas Ahok. (Ans)