Gerindra: PKB Dulu Tolak Pilkada Langsung, Mungkin Sedang Lupa

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyindir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Padahal, 11 bulan lalu PKB ingin Pilkada dipilih kembali melalui DPRD dengan alasan mencegah politik dinasti dan money politics.

"PKB mungkin sedang lupa," kata Muzani kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Muzani mengatakan, sebagai partai yang mewakili kaum Nahdliyin, seharusnya PKB tetap konsisten terhadap apa yang pernah dikatakannya yang setuju dan mendukung penuh atas rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional-Koferensi Besar (Munas-Konbes) di Cirebon, Jawa Barat. Saat itu NU mengusulkan agar Pilkada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD.

"Waktu Munas NU di Cirebon itu mereka (PKB) dulu dukung Pilkada dikembalikan melalui DPR, sekarang tidak. Saya setuju dengan rekomendasi NU. Kami mengikuti, masa PKB tidak," ketus Muzani.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, ia akan mengingatkan Fraksi PKB di DPR terkait sikapnya berubah sebelum dan sesudah Pilpres 2014, soal Pilkada. "Iya nanti saya ingatkan, kok berubah," tandas Muzani.

Gerindra ingin Pilkada dikembalikan melalui DPRD. Bersama parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), partai besutan Prabowo Subianto itu kini sedang menggalang suara untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada agar kembali melalui DPRD.

Sebelumnya, PKB mendesak agar pelaksanaan Pilkada dilakukan DPRD setempat. Langkah ini juga dinilai mampu meminimalisasi terbentuknya politik dinasti.

"Pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibanding pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar, Selasa 15 Oktober 2013 silam.

Dia juga menilai, pilkada langsung yang diterapkan saat ini dapat menyuburkan praktik money politics atau politik uang. Saat ini politik uang seakan menjadi kewajiban bagi setiap calon kepala daerah yang ingin mendapatkan suara.

Marwan menegaskan, PKB mendukung penuh hasil rekomendasi NU yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang untuk dikembalikan ke DPRD. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan.

"FPKB akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU tersebut masuk dalam RUU Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR," pungkas Marwan.