Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengakui, pengelolaan fasilitas terminal di DKI Jakarta masih belum optimal. Ketidakmampuan itu dikarenakan aparat Dishub DKI Jakarta tidak memiliki kompetensi di bidang pengelolaan properti dan gedung terminal.
Sementara Dishub DKI hanya mampu mengelola arus lalu lintas angkutan umum yang masuk dan keluar di terminal. Serta menjaga waktu tunggu kendaraan umum untuk mendapatkan penumpang.
"Dishub hanya memiliki kompetensi untuk ini (pengelolaan arus lalu lintas angkutan umum)," ujar dia di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Maka, sambung dia, Dishub DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas pendukung terminal lainnya, seperti toilet atau eskalator akan diserahkan ke pihak ketiga. Ini agar terminal terlihat rapi, bersih, dan nyaman.
"Rencana ini sedang kami kaji untuk menyerahkan terminal ke kalangan profesional," jelas mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta tersebut.
Pada 2013 lalu, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi dua terminal, yakni Terminal Manggarai dan Kota yang mulai beroperasi sejak awal tahun 2014. Namun, selama difungsikan sejumlah fasilitas pendukungnya tidak berfungsi dengan layak. Contohnya, tangga berjalan, toilet, pedestrian yang sering dikeluhkan warga karena rendahnya kualitas fasilitas tersebut.
Karena itu, ke depannya Dishub DKI Jakarta berupaya bekerja sama dengan pihak ketiga guna membenahi pengelolaan fasilitas terminal. Terutama untuk 4 terminal yang sedang direvitalisasi tahun ini. Yakni Terminal Pinang Ranti dengan anggaran Rp 43,5 miliar, Terminal Klender Rp 33 miliar, Terminal Rawamangun senilai Rp 52,8 miliar, dan Terminal Muara Angke dengan anggaran Rp 11 miliar.
"Kampung Rambutan dan Kalideres yang dirancang secara multi years (tahun jamak) tidak dapat dikerjakan tahun ini, karena terkendala SK Multi years," tandas mantan Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat itu. (Mut)