Menhan: Konglomerat Jadi Penasihat TNI Itu Wewenang Panglima

Liputan6.com, Jakarta - Pengangkatan konglomerat Datuk Sri Taher sebagai penasihat Panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit, masih menuai kontroversi. Kontroversi muncul karena Taher merupakan CEO Mayapada yang notabene berasal dari masyarakat sipil.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai hal tersebut harus dilihat dulu sudut pandang yang tepat. Kalau dilihat dari segi unit organisasi, ujar Purnomo, Mabes TNI memang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Jadi Panglima TNI bisa saja menunjuk orang yang mengisi organisasi itu.

"Unit organisasi TNI dan Kemenhan berbeda. Mereka punya unit organisasi sendiri yang melingkupi tugas dan organisasinya masing-masing. Kalau segi anggaran, memang pengguna anggarannya Menhan. Maka itu, harus dilihat sudut pandangnya dulu," kata Purnomo usai upacara pembaretan Pesera Bela Negara, di Silang Monas, Kamis (25/9/2014).

Purnomo mengungkapkan, sudah mendapat penjelasan soal penunjukkan penasihat untuk Panglima TNI. Infomasi penunjukkan itu sebelumnya diterima Mabes TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya. Meski Panglima TNI tidak perlu meminta izin Menhan dalam penunjukan iu, Purnomo tetap akan berkoordinasi dengan Panglima TNI.

"Iya (boleh tunjuk sendiri), karena mereka unit organisasi sendiri. Saya mesti pelajari dulu, apakah ini hibah atau bagaimana, baru tindakan awal kami akan koordinasi dulu," ujar Purnomo.

Purnomo sendiri tidak ingin permasalahan ini dianggap akan menimbulkan konflik di internal TNI. Karena itu, dia tidak ingin berbicara terlalu jauh, karena Purnomo yakin maksud Panglima TNI pasti baik.

"Jangan seperti itu dulu. Panglima itu pemikirannya baik, itu yang harus kita lihat," tutup Purnomo.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengangkat Datuk Sri Taher sebagai penasihatnya pada Kamis 18 September 2014 kemarin. Konglomerat dan bos Bank Mayapada itu menjadi penasihat untuk membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI. (Mut)