Golkar Tak Ingin Dampak Negatif Pilkada Langsung Terus Terjadi

Liputan6.com, Jakarta - Masing-masing fraksi di DPR memberikan pandangannya terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dalam sidang paripurna. Fraksi Partai Golkar turut menjabarkan pandangan partainya terhadap RUU Pilkada.

Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, tidak hanya semata-mata mempertimbangkan mekanisme pemilihan kepala daerah saat memutuskan memilih Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, ada hal-hal yang turut dipikirkan oleh partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Fraksi Golkar secara mendalam tidaklah semata-mata memikirkan mekanisme dipilih langsung atau melalui DPRD. Golkar memikirkan dampak yang terjadi dari diselenggarakannya Pilkada langsung. Agar dampak (negatif) Pilkada langsung tidak terus terjadi," kata Agun saat menyampaikan pandangan sikap Golkar di sidang Paripurna, Gedung DPR, Kamis (25/9/2014).

Ketua Komisi II DPR itu menyebut, akibat adanya Pilkada langsung menimbulkan terjadinya permusuhan. Permusuhan yang terjadi, bukan lagi antarsuku, melainkan perpecahan dalam sebuah keluarga.

"Terjadi perpecahan antarsuku, ada juga perpecahan dalam keluarga. Seperti suami-istri dan kakak-adik," tandas Agun.

Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya sebelumnya menyatakan, sebanyak 78 dari 104 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR dipastikan hadir dalam rapat paripurna penentuan nasib Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sore ini.

Anggota Komisi I DPR itu mengakui, dalam partainya ada yang berbeda sikap terkait RUU Pilkada tersebut. Namun demikian, semua dinamika tersebut hampir sama ada di fraksi-fraksi lain. (Mut)