Rapat RUU Pilkada, Partai Demokrat Pilih Netral dan Walk Out

Lebih dari Separuh Anggota MPR Mangkir Rapat Paripurna — Rapat Paripurna untuk membahas tata tertib dan rekomendasi MPR. Namun, dari 560 anggota hanya 148 anggota yang hadir dalam rapat, Jakarta, Senin (22/9/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat lebih memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Aksi ini dilakukan lantaran 10 opsi yang diajukan tak diterima dalam forum lobi.

"Kami memutuskan, legal standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Kami Partai Demokrat mengambil sikap walk out," kata anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Sontak keputusan itu pun diikuti oleh seluruh anggota fraksi Demokrat. Sejumlah angggota Dewan beranjak dari tempat duduknya dan keluar ruangan. Suasana pun kian ricuh.

Pembahasan RUU Pilkada sebelumnya sempat memanas setelah pimpinan sidang Priyo Budi Santoso mengetuk palu memutuskan untuk mengembalikan pilihan kepada dua opsi awal, yaitu pilkada langsung atau dipilih DPRD.

Sejumlah anggota Dewan meminta pimpinan sidang agar mencabut putusan itu. Bahkan mereka maju ke meja pimpinan DPR.

Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang terlihat kesal karena mikrofonnya tak menyala langsung memutuskan maju ke meja pimpinan dan menunjuk-nunjuk Priyo untuk mencabut palu yang sudah diketok Priyo.

Situasi sempat crowded karenanya banyak anggota Dewan yang jalan menuju ke meja pimpinan sidang paripurna. Melihat hal tersebut, Pamdal DPR langsung mengamankan Priyo dari 'serbuan' anggota Dewan. Dan langsung memutuskan skors untuk kembali melakukan lobi-lobi. (Ans)