Kekecewaan SBY dan Kemenangan Prabowo

Demokrat mengaku aksi walk out dilakukan lantaran tidak mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPR tentang opsi ketiga atau 10 syarat Pilkada langsung di forum lobi.

"Sehingga sesuai ketentuan dari tata cara etika lobi Fraksi, kalau tidak ada (dukungan), maka kalau tidak mendapatkan kesepakatan, maka itulah yang dibawa (walk out)," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 26 September 2014.

Pernyataan Syarief Hasan senada dengan anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat Benny K Harman. "Kami memutuskan, legal standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Dan seluruh anggota dari Demokrat diminta untuk walk out," kata Benny dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat dini hari.

Berbeda dengan para sejawat partainya, Gede Pasek Suardika bersama 5 orang rekannya dari Partai Demokrat tidak walk out atau meninggalkan sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Pasek tak meninggalkan ruang sidang karena merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kader Demokrat yang mengusulkan RUU Pilkada.

"Sebagai partai yang mengusung usulan RUU Pilkada, maka mau tidak mau harus bertanggung jawab. Nah bentuk tanggung jawab saya dengan tetap berada di dalam ruangan," kata Pasek di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Kabarnya, SBY yang berada di AS pun memerintahkan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk mengusut siapa yang menjadi dalang aksi walk out dalam rapat paripurna Jumat dini hari.

"Benar (SBY meminta pengusutan)," ujar Ketua Dewan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Amir mengatakan pula, pihaknya akan segera bergerak dan melakukan pemeriksaan. "Segera Dewan Kehormatan Partai Demokrat memanggil dan memeriksa," tegas Menteri Hukum dan HAM ini.

Lain lagi penuturan Ruhut Sitompul yang bersama 124 anggota Fraksi Demokrat lainnya melenggang ke luar ruang sidang (walk out) beberapa menit sebelum pimpinan sidang mengesahkan RUU Pilkada. Ruhut meninggalkan 6 anggota Fraksi Demokrat lainnya yang mendukung pilkada langsung.   

Ditanya tentang sikapnya itu, Ruhut mengaku awalnya dia kebingungan saat politisi Demokrat Benny K Harman mengumumkan fraksinya akan walk out. Dia pun sempat mengkonfirmasi ke beberapa anggota fraksi yang lain.

"Nah, aku tanya, betul kalian sudah minta izin ke Pak SBY? Jawabannya itu katanya Max Sopacua ada SMS (pesan singkat) dari Pak SBY (meminta Demokrat walk out). Kalau sudah begitu, saya mau bilang apa?" kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014.

Mendengar pengakuan Max Sopacua bahwa ada SMS SBY, Ruhut pun akhirnya memutuskan turut serta keluar dari ruangan sidang. Instruksi apa pun yang datang dari SBY, menurut dia harus ditaati.

Belum hilang rasa bingungnya sejak walk out pada Jumat dini hari, Ruhut mengaku kini ia bingung karena SBY justru menyatakan kecewa atas proses dan hasil RUU Pilkada. "Kalau SBY bilang kecewa, itu aku nggak tahu. Aku kan orangnya loyalis bos (patuh instruksi SBY)," tandas Ruhut yang sebelumnya paling ngotot mendukung pilkada langsung

Bersambung: Dianggap Pencitraan

Para politisi partai politik berlambang mercy itu memang sah-sah saja berkata demikian, tapi kubu Koalisi Indonesia Hebat (penyokong Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla/Jokowi-JK) terutama dari Fraksi PDIP mengaku kecewa.

Anggota Fraksi PDIP Yasonna Laoly, misalnya, menduga aksi walk out Partai Demokrat adalah sebuah skenario politik.

"Setelah kami dukung teman-teman Fraksi Partai Demokrat dalam forum lobi, kami melihat mereka justru kaget, bukan bersuka-cita. Maka Bapak Ibu sekalian, skenario yang cukup cantik ini buyar untuk menampilkan kami dukung rakyat, tapi sebenarnya hatinya ada di seberang sana. Mohon maaf, ini hanya rekayasa politik untuk tampilkan pencitraan, mohon maaf," kata Laoly dalam dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat dini hari, 26 September 2014.

Laoly mengaku heran dengan keputusan Demokrat yang walk out justru ketika Fraksi PDIP dan sejumlah fraksi lainnya mendukung gagasan yang dilontarkan partai dengan suara terbanyak di DPR itu.

"Yang meninggalkan kami, mereka justru menzalimi kami. Padahal kami telah ikut mendukung apa yang mereka perjuangkan," tambah Laoly. Menurut dia, aksi Fraksi Demokrat ini hanya mempermainkan kepercayaan masyarakat, sebab Fraksi Demokrat sebelumnya berusaha mendukung kedaulatan rakyat dengan pilkada langsung.

Senada dengan politisi PDIP tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apoksi) akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK.

"Sesuai komitmen, para walikota dan bupati di forum Apeksi/Apkasi akan gugat untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semoga Tuhan bersama kita," kata dia. Ridwan pun menilai, dengan pilkada tidak langsung maka nasib seluruh calon pemimpin di daerah praktisnya akan diatur oleh elite di Jakarta.

Apa Kata Elite Politik dan Pengamat?

Aksi walk out Demokrat dan hasil pemungutan suara yang memenangkan Pilkada melalui DPRD pun menunai pro-kontra dari berbagai kalangan di Tanah Air, terutama elite politik dan pengamat.

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, misalnya. Jokowi mengatakan hal itu sebagai hak Demokrat. Sekalipun partai berlambang mercy itu gembar-gembor mengatakan mendukung Pilkada langsung.

Jokowi juga yakin UU Pilkada yang telah diputuskan, tidak akan menghambat langkahnya di pemerintahan. "Saya rasa ndak. Ndak akan menghambat," kata Jokowi yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sementara, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menyayangkan sikap Partai Demokrat yang memilih walk out atau mogok dengan meninggalkan rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada tak langsung di DPR RI.

"Kita sayangkan sikap Demokrat terakhir seperti itu," kata JK saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 September 2014.

Di lain kubu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN, Amien Rais senang bukan kepalang saat DPR mengesahkan mekanisme Pilkada melalui DPRD. Ia pun senang saat Demokrat melakukan walk out di tengah rapat paripurna.

Amien mengaku awalnya marah dengan sikap partai besutan SBY itu yang memilih Pilkada secara langsung. Namun, begitu Demokrat walk out dirinya pun bersyukur atas sikap yang ditunjukkan partai berlambang mercy itu.

"Saya marah sama Demokrat awalnya, tapi ternyata main cantik," tandas Amien di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2014.

Adapun menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, pengesahan Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tak langsung memang hasil permainan drama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY main drama lagi. Pengesahan kemarin karena dia main drama," tutur Ray di Jakarta, Jumat, 26 September 2014.

Ray pun mempertanyakan sikap SBY yang mengungkapkan akan melakukan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ray menduga, SBY sedang membuka babak baru dalam drama yang ia buat. "Dia mau judicial review, drama apa lagi ini. Sandiwara baru dia bilang mau panggil yang berkhianat," jelas Ray.

Sikap Demokrat juga disayangkan oleh peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Dia mengatakan, seharusnya SBY dan partainya bersikap jantan dengan mengikuti keputusan sebelumnya, yaitu mendukung pilkada langsung.

"Kalau mendukung ya mendukung, tidak perlu buat sandiwara politik, kemudian WO (walk out)," imbuh Karyono.

Dia mengatakan, tak heran dengan drama yang ditunjukkan SBY. Sebab sebelumnya, hal serupa pernah dilakukan saat Pilpres 9 Juli lalu. "Ini tidak hanya 1 kali saja. Masih ingat pilpres? Demokrat dalam rakornas sebut dirinya netral. Kemudian injury time, dia ubah dukung Prabowo-Hatta. 20 Mei nyatakan netral, tapi injury time berubah. Tadi malam terulang kembali," tegas dia.

Bersambung: Sorotan Dunia

Tak hanya jadi perdebatan panas di Indonesia, keputusan kontroversial tersebut juga jadi sorotan dunia.

CNN, misalnya. Pada Jumat 26 September 2014, situs berita AS ini memuat artikel berjudul 'Indonesians lose right to directly elect governors, mayors' -- 'Rakyat Indonesia kehilangan hak untuk memilih langsung gubernur, walikota'. Juga The New York Times yang memuat artikel, "Parliament in Indonesia Rolls Back Election Rights".

Pun dengan situs berita Inggris, Guardian, dengan artikel berjudul 'Indonesian parliament scraps direct elections, undermining Joko Widodo'

"Pemungutan suara didukung oleh Prabowo, yang dikalahkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Mengembalikan sistem pemilu kembali ke era Soeharto," demikian dimuat Guardian, Jumat, 26 September 2014.

Prabowo Tanggapi Pers Asing

Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku dirinya mendapat laporan bahwa media asing langsung menyerang Koalisi Merah Putih (KMP), usai RUU Pilkada melalui DPRD disahkan Jumat dini hari, 26 September 2014.

"Tujuan kita mulia. Saya diberi laporan tadi malam begitu kita menang voting, langsung pers asing menyerang kita," kata Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat 26 September 2014.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu pun menyebut media asing tidak seharusnya mencampuri urusan Indonesia. "Pers asing, ada urusan apa dia urus kita? Emangnya dia kasihan sama kita? Kalau rakyat kita miskin, dia kasihan? Ratusan juta rakyat miskin apa dia kasihan?" tanya Prabowo berapi-api.

Bersambung: SBY Tegaskan Kekecewaannya

Beragam komentar dari dalam maupun luar negeri atas sikap Demokrat boleh jadi telah diketahui SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini pun menegaskan kekecewaan dirinya atas hasil sidang paripurna DPR yang menerima RUU Pilkada yang memuat opsi Pilkada tak langsung atau melalui DPRD.

"Ini kemunduran. Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara saya para politisi, siapa yang memberi mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota?" tanya SBY melalui tayangan wawancara berjudul "Tanggapan SBY Atas Hasil Voting DPR RI Tentang RUU Pilkada" yang diunggah di kanal YouTube melalui akun Suara Demokrat, Jumat malam WIB, 26 September 2014.

Menurut SBY yang menjabat presiden RI dua periode, pada Pemilu Legislatif 2014 yang baru saja digelar, rakyat sama sekali tidak membayangkan adanya rencana bahwa yang memilih gubernur, bupati dan walikota tidak mereka lagi, tapi DPRD.

"Rakyat tidak tahu, berarti pemilu legislatif kemarin tidak klop antara yang dipikirkan rakyat, yang diyakini rakyat bahwa dia hanya memilih wakil rakyat, kelak kemudian akan memilih gubenur bupati dan walikotanya secara langsung. Ini prinsip bagi saya," jelas SBY dalam wawancara yang dilakukan di Washington DC, Amerika Serikat.

Kebingungan Puan Maharani

SBY memang telah mengeluarkan pernyataan, toh Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani mengaku kecewa dengan pertunjukan politik Partai Demokrat.

Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sikap politik balik badan yang diambil oleh Demokrat memperlihatkan labilnya partai besutan SBY dalam memperjuangkan hak rakyat. Sampai-sampai Puan bingung kalimat apa yang pas untuk menggambarkan sikap politik dari Partai Demokrat.

"Cari saja apa istilah yang paling tepat buat Demokrat. Apa, gambarkan sendiri," kata Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 26 September 2014.

Puan tak menyalahkan 100 persen sikap Partai Demokrat tersebut. Menurut Puan, SBY sudah tegas agar politisi Partai Demokrat di DPR untuk bertahan pada pilihan Pilkada langsung oleh rakyat.

Puan pun melihat Demokrat bermain-main menentukan arah demokrasi bangsa. Sekali lagi Puan menekankan, rakyat kini terang melihat siapa yang konsisten bersama rakyat.

"Ternyata apa yang jadi perintah Ketua Umum tidak diikuti baik dan benar oleh Fraksi Demokrat di DPR. Kita menguatkan opsi Demokrat tapi ya kemudian mereka bermanuver netral. Jadi bukan masalah menang atau kalah, tapi kami konsisten," tegas Puan.

Kekecewaan PDIP memang beralasan. Hanya saja dunia politik terkadang sulit ditebak arahnya. Pemeo pun menyebutkan bahwa tak ada musuh abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi.