Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Hayono Isman menilai pengesahan UU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai batu loncatan untuk membuka ruang agar pilpres mendatang dipilih oleh MPR. Bila sistem itu terjadi, menurutnya demokrasi di Indonesia makin mundur.
"Ini (pilkada via DPRD) merupakan batu loncatan pemilihan presiden melalui MPR, dan itu menurut saya adalah tindakan yang tidak menghormati demokrasi dan rakyat," kata Hayono dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Ia menilai semangat Koalisi Merah Putih yang menggolkan UU Pilkada tak lain sebagai sebuah rekayasa agar KMP tetap solid. "Saya khawatir, kalau itu terwujud mudah saja mengamandemen UUD 1945 dalam kurun waktu 5 tahun ke depan," ungkap Hayono.
Apalagi, tegas dia, dengan disahkannya UU tersebut membuka kesempatan bagi KMP untuk membagi kekuasaan di daerah. Sebab, mereka menguasai lebih dari 50% suara di lembaga legislatif yang dapat memenangkan kontestasi dalam pilkada.
Namun, dia menepis anggapan banyak pihak bahwa membangun sebuah demokrasi di Indonesia sulit dan telah gagal. Memang kata dia, meski dengan segala kekurangan, perlahan-lahan akan bisa berhasil.
"Jadi, suatu penghinaan yang luar biasa jika ada pendapat bahwa rakyat kita belum matang dalam berdemokrasi. Salah jika ada yang menilai demokrasi kita gagal. Menurut saya, alasan yang dicari-cari. Memenangkan sistem pilkada melalui DPRD ini sangat menyesatkan," demikian Hayono.
Hayono Isman: Pilkada DPRD Batu Loncatan Menuju Pilpres Oleh MPR
Anggota DPR Hayono Isman menilai pengesahan UU Pilkada batu loncatan untuk membuka ruang pilpres mendatang dipilih oleh MPR.
Advertisement