SBY Tidak Hukum Kader Demokrat yang Walk Out

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku tidak diberi sanksi oleh Ketua Umum partainya setelah memilih walk out saat voting pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR pada Jumat dini hari 26 September lalu. Begitu juga dengan anggota Fraksi Demokrat lain yang walk out.

Hal ini, kata Nurhayati, karena SBY bisa memahami kondisi politik di DPR saat paripurna tersebut berlangsung.

"Beliau (SBY) memahami dinamika yang terjadi, beliau tidak melihat ke belakang," ujar Nurhayati di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Nurhayati yang juga dikenal sebagai teman dekat Ani Yudhoyono itu menjelaskan bahwa saat tiba di Tanah Air, SBY pun diceritakan secara langsung oleh anggota Fraksi Demokrat ihwal peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat paripurna berlangsung.

"Masalah kemarin itu saya sampaikan ke SBY. Beliau kan kunjungan negara dan perbedaan waktu yang sangat signifikan dan beliau mengerti memahami situasi karena beliau pernah di DPR dan MPR beliau sangat memahami dinamika," kata Nurhayati.

Dalam rapat paripurna DPR terkait pengesahan RUU Pilkada, Fraksi Partai Demokrat menyatakan netral. Tak hanya itu, partai yang memiliki jumlah anggota DPR terbanyak di parlemen itu juga memilih walk out dari ruang rapat.

Langkah itu pun turut mempengaruhi hasil keputusan pengesahan RUU Pilkada. Dalam mekanisme voting, opsi Pilkada melalui DPRD lebih banyak dipilih oleh anggota DPR ketimbang opsi Pilkada secara langsung. Hal ini lantaran Pilkada melalui DPRD didukung 5 parpol di Koalisi Merah Putih (KMP) sedangkan opsi Pilkada langsung didukung oleh 3 parpol koalisi Jokowi-JK.