Panglima TNI: Pembaretan Bukan Upaya Militerisasi Kepala Daerah

Liputan6.com, Surabaya - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyematkan baret dan brevet kehormatan kepada 29 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Moeldoko menjelaskan, penyematan ini merupakan bagian dari kerja sama TNI dan kepala daerah, bukan untuk upaya militerisasi para gubernur.

"Ini bukan upaya milterisasi, tapi membangun pemikiran militer agar semua (gubernur) menitikberatkan aspek pembangunan," kata Moeldoko di Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014).

Moeldoko mengatakan, kemitraan antara TNI dan kepala daerah tentu sangat berguna bagi penguatan sistem keamanan semesta. Terlebih, kepala daerah memiliki program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Sehingga sistem pertahanan kita selain fisik hard power, tapi juga deterrent sehingga negara mana pun takut," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut, kesejahteraan rakyat sangat berkaitan dengan stabilitas keamanan di sebuah daerah. Pemerintah daerah akan lebih tenang membangun daerah kalau keamanan terjamin.

"Kalau keamanan terjamin, pemerintah dapat membangun masyarakat sehingga kesejahteraan akan terwujud," tutup Moeldoko.

Untuk mendapat baret dan brevet kehormatan dari TNI bukan perkara gampang. Para kepala daerah harus melewati simulasi operasi militer perang baik di darat, laut, maupun udara.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan salah satu kepala daerah yang hadir dan mendapat baret serta brevet kehormatan secara langsung.

"Ini yang menarik di situ jadi tidak sekedar berada dalam bangunan yang ber-AC untuk pasang brevet tapi harus melalui proses," imbuh Sultan.

Sultan ingin, kehadiran TNI di masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Sebagai salah satu kekuatan teritorial, di usianya yang semakin dewasa ini, prajurit TNI dapat lebih bersikap profesional.

"Kita juga tahu TNI pembela teritorial dan kepala pimpinan daerah kan pembina wilayah, jadi saya kira wajar saja kalau kita bersinergi," tutup Sultan. (Tnt)