Sukses

Ahok Kecewa Penyerapan Anggaran DKI Menurun

Ahok memprediksi tahun ini penyerapan anggaran hanya sampai pada angka 65% dengan nilai anggaran Rp 72,9 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 diperkirakan menurun dari tahun lalu yang mencapai 84,5% dari total APBD DKI 2013 sebesar Rp 50,1 triliun.

Pemprov DKI memprediksi tahun ini penyerapan anggaran hanya sampai pada angka 65% dengan nilai anggaran Rp 72,9 triliun. Hal itu membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa.

"(Penyerapan anggaran) payah. Penyerapan anggaran kami pikir paling mentok 65 persen," ucap Basuki yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (13/10/2014).

Menurut Ahok, kecilnya penyerapan anggaran itu disebabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa DKI yang masih belum mampu menaungi proses pengadaan di sejumlah dinas. Karena mekanisme pengadaan yang baru diubah juga membuat para satuan kerja melakukan penyesuaian.

"Pemasukan juga nggak sesuai karena dari pajak penghasilan tidak mengikuti perhitungan kita. Dia lebih konservatif," jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Karena itu, Ahok mengaku maklum jika penyerapan anggaran tahun ini cukup rendah. Lagipula menurut dia, hal itu tidak berpengaruh banyak karena Pemprov DKI memang sedang melakukan penghematan anggaran.

"Nggak apa-apa. Kan kemarin kita potong-potong kan (anggarannya), daripada boros-boros nggak karuan, lebih baik nggak usah dipakai. Tahun depan, baru kita kebut. Yang penting izin bagus, ekonomi bergerak," tegas Ahok.

Selain itu, Ahok juga memprediksi pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 bakal tertunda atau molor. Sebab, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI hingga kini belum ditetapkan.

"Bisa terlambat sebulan lagi gara-gara ini, ya bisa APBD terhambat sebulan. Karena perangkat DPRD kemarin kan belum siap," kata Ahok.

Sejumlah alat kelengkapan dewan yang terkait dengan pembahasan dan pengesahan RAPBD DKI 2015 adalah Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi DPRD DKI Jakarta. Ahok pun memprediksi kemungkinan besar, APBD tidak bisa ditetapkan pada akhir tahun 2014 ini.

Meski begitu, Pemprov DKI sudah mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorita Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2015. Biasanya, dari KUA-PPAS tersebut akan dibahas mengenai besaran total anggaran dan komposisi pembagian anggaran dalam RAPBD 2015. "Kalau sudah siap pasti cepet kok," tandas Ahok. (Yus)