Liputan6.com, Surabaya - Gelaran Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur memutuskan secara aklamasi Romahurmuziy menjadi Ketua Umum DPP PPP. Ketua Steering Commite Muktamar Rusli Effendi mengatakan, tak ada kesan terburu-buru saat memutuskan Romahurmuziy menjadi ketua umum baru.
Apalagi, ada kader PPP Lukman Hakim Saifuddin yang juga dicalonkan sebagai ketua umum, namun menolak.
Selain itu Rusli menegaskan, terpilihnya Romi menjadi ketua umum PPP sudah direstui Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair atau akrab disapa Mbah Moen. Rusli menyatakan, Muktamar PPP VIII di Surabaya dihadiri lebih dari 2/3 pemilik suara atau sudah kuorum.
"Mbah Moen sebagai orang tua ya beliau pasti mendukung kader partai yang diberi amanah oleh muktamirin. Mbah Moen sudah menyampaikan pesan pada kita, siapapun yang diberikan amanah, dengan cara demokratis, secara benar didukung," kata Rusli di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2014).
Diketahui dalam konferensi pers yang digelar Mbah Moen di Hotel Ibis, Bandara Soekarno Hatta, ia menyatakan bahwa muktamar yang digelar dalam nuansa perselisihan tidak sah. Tapi pernyataan itu juga dibantah oleh Rusli yang terang menjelaskan, PPP bukanlah urusan perorangan tapi institusi.
Dengan penuh percaya diri Rusli menturkan jika cara yang ditempuh untuk menentukan Romi sebagai ketua umum adalah cara yang legal.
"Ini bukan soal izin. Ini bukan persoalan orang per orang. Ini kelembagaan institusi partai politik. Selagi ditempuh dengan cara-cara sah, maka tidak ada alasan tidak sah," tegas Rusli.
Rusli menjelaskan, muktamar kali ini juga mengantarkan kembali seperti sejarah masa lalu. Saat itu, pemilihan ketua diperoleh dari hasil musyawarah dan mufakat.
Baca Juga
Terkait nama-nama yang muncul sebelum dijatuhkan pilihan ke Romi, Rusli mengungkapkan mereka sudah rela dan ikhlas.
Advertisement
"Dengan gonjang ganjing perpolitikan, ternyata kita solid bisa ditetapkan ketum dengan musyawarah dan mufakat sangat demokratis. Sangat terbuka, dan semua peserta memberikan dukungan," tandas Ketua Steering Commite Muktamar PPP itu.